"Tidak ada kompromi-kompromi," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, saat dimintai tanggapan di Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 27/5).
Dia menegaskan, Dewan Kehormatan adalah lembaga sesuai AD/ART, mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi kepada anggota dan pengurus yang melanggar etika.
"Dan itu sudah dijalankan. Itu berdasarkan pertimbangan yang cermat, matang akurat. Bukan satu dua kali pertemuan, lalu keluar keputusan," sambungnya.
Ramadhan menambahkan, pencopotan Nazaruddin dari keanggotaan DPR harus berlandaskan hukum. Dan faktanya sampai saat ini, Nazaruddin bukan tervonis, terdakwa, tersangka, bahkan belum pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kenapa dia harus keluar dari DPR Bandingkan dengan partai sebelah, ada anggotanya sudah divonis, enggak dicopot. Kalau kita, begitu keputusan hukum keluar, akan di-PAW," tegas Ramadhan.
Wartawan senior ini menjelaskan, sejauh ini Nazaruddin hanya bersalah karena melanggar AD/ART partai.
"Pasal 15 AD/ART, disebutkan, Partai Demokrat etika politiknya adalah cerdas, bersih, santun. Kalau ada pelanggaran, DK akan mengambil tindakan dan itu sudah berjalan. Detail dari pelanggaran yang dilakukan Pak Nazar tidak disampaikan kepada publik," urai Ramadhan yang kini bertugas di Komisi II.
Namun ia akui, pemecatan Nazaruddin dari posisi Bendum mendapat alasan paling kuat setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melaporkan tindakan pemberian uang 120 ribu dolar Singapura.
"Pada saat itu sudah berhadapan dengan etika. Terduga saja sudah menyangkut etika. Setiap hari disorot, tidak bagus bagi partai dan Pak Nazar. Dengan dia dibersihkan sebagai Bendum, serangan kepada Demokrat sejatinya tidak ada lagi," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: