"Tetapi masalah utamanya ada pada pemerintah yang merampok surplus yang seharusnya milik buruh dan pengusaha, melalui kebijakan yang miskin stimulus ekonomi, hambatan infrastruktur, korupsi, birokrasi perizinan menjadi trigger utama yang mendorong ekonomi biaya tinggi," ujar ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 30/4)
Menurutnya, biaya produksi di Indonesia sangat mahal sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak efisien. Dampaknya, surplus atau keuntungan yang diperoleh pun semakin kecil. Untuk menghindari keuntungan lebih kecil maka pengusaha berusaha menekan biaya melalui kebijakan pekerja kontrak dan outsourching yang lebih murah. Jadi biang kerok permasalahan perburuhan di Indonesia adalah pemerintah.
"Oleh sebab itu adalah tepat apabila maksimalisasi dialog biparkit dilakukan, dengan menegasikan pemerintah, dengan begitu buruh dan pengusaha bisa menuntut pemerintah yang telah merampas surplus mereka," ucap Ketua Pemuda Muhammadiyah bidang Buruh, Tani dan Nelayan ini.
[ald]
BERITA TERKAIT: