Dahnil Anzar: Ratu Atut Kehilangan Legitimasi Moral

Menurut ekonom Unversitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, Dahnil Anzar, setidaknya ada dua kegagalan pemerintahan Atut. Pertama dalam hal memaksimalisasi potensi ekonomi Banten. Dalam Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 2010 Ratu Atut boleh saja mengatakan bahwa secara makro ekonomi Banten tumbuh secara positif hingga 5,48 persen. Tetapi, indikator makro itu tidak mencerminkan kinerja pemerintah daerah, melainkan merupakan hasil dari sektor swasta.

“Kesenjangan antara potensi dan pertumbuhan aktual begitu besar. Harusnya dengan potensi yang ada ekonomi Banten bisa tumbuh antara 7 sampai 8 persen,” ujar Dahnil di sela-sela sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi (23/4).

Kegagalan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Banten khususnya di kawasan selatan, yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Menurut Dahnil, dari data pemerintah Banten diketahui bahwa 64 persen jalan di Banten rusak. Ini jelas mengganggu akses ekonomi dan menjadi salah satu kendala pembangunan di Banten.

“Masyarakat di selatan menikmati inflasi yang semakin tinggi dan artinya semakin termiskinkan. Kedua kabupaten itu adalah episentrum kemiskinan di Banten, dan termasuk dalam daftar 143 daerah tertinggal di Indonesia,” ujarnya lagi.

Yang anehnya lagi, inflasi tertinggi di Lebak dan Pandeglang dialami oleh sektor pangan. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Banten kedua kabupaten itu dimasukkan dalam wilayah pembangunan satu dengan fokus pada revitalisasi pertanian dan agrobisnis.

"Dengan dua hal ini saja, yang berakibat luar biasa pada kesenjangan ekonomi Banten, Ratu Atut kehilangan legitimasi moral untuk mencalonkan diri kembali dalam pilkada Oktober nanti," demikian Dahnil. [guh]