"Itu hak dari pemerintah," tegas Ketua DPP Partai Golkar Fuad Masyhuri kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 30/3).
Namun, dia mempertanyakan dasar hukum yang dijadikan pemerintah dalam membekukan kepengurusan PSSI. Apalagi, dia mengatakan, pemerintah sebelumnya menegaskan tidak akan mengintervensi persoalan yang ada di PSSI.
"Tapi ternyata sekarang di lapangan apa yang terjadi? Sangat disesalkan, karena selama ini pemerintah bilang tidak interevnasi. Ini ada Apa? Biarkanlah mereka menyeselaikan persoalan mereka," katanya.
Andi Mallarangeng, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga juga tidak mengajak duduk bersama Nurdin Halid dan kawan-kawan sebelum membuat keputusan. Padahal, Nurdin sudah pernah mengajukan permohonan untuk membicarakan bersama persoalan yang ada di PSSI.
"Mestinya duduk bersama dulu. Kalau memang tidak bisa berdua, mungkin bisa dipanggil pihak lain untuk memediasi. Kita kan diberi dua mata dan telinga, untuk melihat semua persoalan sebelum mengambil keputusan," tegasnya.
Soal tudingan sebelumnya banyak kalangan bahwa Nurdin tidak mau melakukan Kongres, tambah dia, justru ternyata salah. Karena Nurdin ingin menggelar Kongres.
[zul]
BERITA TERKAIT: