"Artinya, potensi ancaman keamanan di Kongres ini pun sangat kecil. Kalau pun ada cukup polisi yang bertugas mengamankannya. Sebab itu IPW sangat menyesalkan kebijakan Polda Riau yang disebut-sebut meminta bantuan aparat TNI dalam mengamankan Kongres itu," terang Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 27/3).
Dari hasil analisa Neta, ada tiga hal negatif yang muncul dari permintaan bantuan tersebut. Pertama, hal ini akan menjadi preseden di kemudian hari dimana pihak-pihak tertentu menuntut agar TNI dilibatkan dalam menangani kasus-kasus kecil yang menyangkut bidang keamanan.
"Kedua, menunjukkan bahwa Polri tidak pernah profesional dan cenderung lempar tanggungjawab dalam menangani sistem pengamanan yang sepele. Ketiga, permintaan bantuan ini akan sangat memojokkan TNI secara politis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," papar mantan wartawan ini.
Untuk itu IPW berharap Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegur Kapolda Riau, Brigjen Suedi Husein, dan bila perlu segera mencopotnya. Karena kasus ini sudah membuat Polri terlibat dalam politisasi di balik konflik persepakbolaan nasional.
"Padahal IPW sejak awal sudah mengingatkan Polri jangan terjebak dalam konflik politik di PSSI dan (waktu itu IPW) meminta polri mengijinkan pertandingan LPI (Liga Primer Indonesia)," tandas Neta.
[zul]
BERITA TERKAIT: