Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, menjelaskan, Polri berwenang mengundang TNI untuk mengamankan keamanan dalam negeri, bila kedaulatan negara dalam keadaan terancam; atau ada ancaman terorisme yang betul-betul mengancam kedaulatan negara.
"Tapi kalau belum mengganggu kedaulatan negara, polisi dianggap mampu. Kongres PSSI itu kan kecil. Masak nyamuk mau dimatikan pakai meriam. Cukup dipukul pakai tangan pun sudah mati," katanya kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 29/3).
Mantan anggota Kepolisian ini mengingatkan, agar masing-masing lembaga berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dia menjelaskan, Polri diatur dalam UU sebagai alat keamanan negara, sedangkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Dengan mengundang TNI, dia menilai, Polri jadi seperti tidak percaya diri.
"Saya kira Polri terlalu dini mengundang TNI dalam pengamanan itu. Polri jadi seperti tidak percaya diri. Seharusnya dia mampu. Karena undang-undang sudah memberi kepercayaan dan itu menjadi domain tugasnya," tegasnya.
Selain itu, dia mengingatkan juga, saat ini belum ada Undang-Undang Perbantuan yang mengatur kapan saatnya Polri bisa meminta bantuan TNI dalam mengamankan keamanan dalam negeri. Menurutnya, UU ini mendesak untuk dibuat, agar jelas kapan Polri bisa meminta bantuan. Karena itu, dia menambahkan, bila terjadi pelanggaran HAM, pada saat TNI membantu Polri, tidak terjadi saling lempar tanggungjawab.
[zul]
BERITA TERKAIT: