"Masalahnya, setelah rangkaian peristiwa sudah berlangsung berhari-hari, tidak ada satu pihak pun di negara ini yang bisa memberi penjelasan tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi, termasuk Presiden maupun Polri," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pagi ini (Minggu, 20/3).
Kalau Presiden saja tidak bisa memberi indikasi apa pun tentang motif teror itu, berarti informasi dari intelijen kepada Presiden pun amat minim. Kalau teror itu meluas ke berbagai kota, bisa disimpulkan bahwa Polri keteteran dalam upaya menghentikan teror itu.
"Hak rakyat untuk mendapatkan rasa aman, praktis sudah dirampas. Warga di berbagai kota sudah saling mengingatkan untuk tidak sembrono dalam menerima kiriman berbentuk paket. Kecenderungan itu merupakan wujud nyata dari rasa takut rakyat," lanjut politisi Partai Golkar ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menggunakan semua potensi kekuatan negara untuk menghentikan aksi teror bom yang melanda berbagai kota beberapa hari belakangan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan hak rasa aman kepada rakyat.
"Target paling utama adalah menghentikan aksi teror bom, dan segera membuat suasana kehidupan di negara ini benar-benar kondusif," tegasnya.
Kalau teror bom sekarang tak segera dihentikan, konsekuensi logis yang akan dihadapi Presiden cukup beragam. Dia membeberkan, antara lain, rakyat akan menilai pemerintahan SBY gagal menjaga dan mengendalikan ketertiban umum, tak mampu memberi rasa aman kepada rakyat dan gagal menjaga stabilitas nasional.
"Citra negara pun akan rusak di mata internasional. Paling berbahaya jika rakyat tak bisa lagi menoleransi lemahnya kepemimpinan nasional saat ini dan menilai apa yg terjadi saat ini adalah upaya pengalihan isu dari serangan opini negatif
WikiLeaks yang dikutip media asing," tandasnya.
[zul]
