Tanri Abeng: Kinerja Menteri Jelek, Presiden Kena Tembak

“Reshuffle kabinet harus segera dilakukan mengingat gaya pemerintahan saat ini sudah sulit menghadang kompleksitas masa­lah di berbagai bidang sosial, politik dan ekonomi,’’ kata  bekas Menneg Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.  

Menurut pakar manajemen itu, SBY perlu memperbaiki manaje­men akuntabilitas pemerintahan. Seperti tumpang tindihnya ko­misi dan lembaga negara dan menghilangkan kepentingan politik transaksional.

“Masalah negara tidak hanya pada eksekutif lembaga kepre­sidenan. Legislatif juga tanggung jawab,” ujarnya.

Berikut kutipan wawancara dengan “manajer 1 miliar” itu:

Kenapa Anda mendesak re­shuffle kabinet?

Kredibilitas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah menjadi tanda tanya yang sulit dipulihkan. Rumus manajemen, pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilihnya serta diberdaya­kannya.

Makanya, Presiden jangan ragu. Cepat lakukan reshuffle karena eksekutif harus terdepan dari legislatif dan yudikatif dalam mengatasi masalah yang makin kompleks.

Mengapa harus menteri yang diganti?

Kebaikan Presiden sangat ter­gantung kinerja menteri. Kalau pembantunya jelek, pasti Presi­den jadi sasaran tembak. Nah, komposisi di kabinet menurut saya harus segera dirubah. Khu­susnya praktik manajemen ke­pemimpinan Presiden SBY.

Versi Anda, kesalahan men­teri-menteri di mana saja?

Beberapa menteri sekarang gagal menjabarkan dan mengim­plementasikan visi Presiden SBY. Juga tidak memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang teruji untuk menggerakkan insti­tusinya secara efektif.

Belum lagi loyalitasnya yang be­rat ke parpolnya masing-ma­sing. Kalau tidak dibongkar, Pre­siden SBY akan terjerumus dalam leadership force principle, yang membutuhkan kekuatan luar biasa untuk mengatasi conflicts of interests dalam kabinetnya.

Anda bilang pola manajemen ke­pemimpinan SBY juga perlu dirubah, seperti apa itu?

Praktik manajemen kepemim­pinan SBY terlalu bersayap dan kurang memanfaatkan mekanis­me jalur lini dari para menterinya. Pembentukan begitu banyaknya komite, satuan kerja di samping staf khusus, tidak saja mengabur­kan akuntabilitas para pembantu Presiden yang berada pada garis lini, tapi juga mengurangi efekti­vitas komunikasi. Substansi kon­tennya bisa kabur dan berubah karena panjangnya jalur komu­nikasi.

Punya contoh manajemen ter­lalu bersayap dan kurang me­man­faatkan jalur lini menteri?

Saya mendengar beberapa menteri mulai kesulitan menemui Presiden secara langsung. Kon­sekuensinya, koordinasi menjadi buruk dan kerja sama tidak efektif khususnya untuk mengatasi ma­salah-masalah yang mendesak di sektor ekonomi, sosial, dan kea­manan yang lang­sung dirasa­kan oleh masyarakat.

Bukankah Presiden sering menggelar pertemuan, raker dan sejenisnya?

Itu umum, tentu berbeda bila ber­temu secara khusus. Komuni­kasi langsung dengan Presiden selain cepat dan tepat membahas sesuatu, juga dapat memotivasi menteri lebih baik lagi. Ini riil karena beberapa menteri saya dengar sudah malas, kelelahan, dan kurang bersemangat. Demi­kian pula dengan Kapolri, Jaksa Agung. Mereka selevel menteri, harus punya akses terbuka de­ngan Presiden.

Apa maksudnya akses ter­buka?

Pembentukan begitu banyak­nya komite, satuan kerja disam­ping staf khusus, tidak saja mengabur­kan akuntabilitas para pembantu Presiden yang berada pada garis lini, tapi juga mengurangi efekti­vitas komunikasi. Substansi kontennya bisa kabur dan berubah karena panjangnya jalur komuni­kasi. Lagipula, bagaimana cerita­nya seorang menteri bisa diperin­tah staf khusus.

Nampaknya ada kevakuman pengelolaan negara?

Benar. Presiden SBY telah di­pilih oleh rakyat dan karenanya harus memanajemen akuntabili­tas­nya kepada rakyat pula. Na­mun, praktiknya, management never operates in vacuum. Penye­lenggara negara itu termasuk di dalamnya adalah lembaga ekse­kutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam proses politik dan peme­rintahan, peran legislatif dan eksekutif khususnya, haruslah balance dan bersinergi positif. Masalah negara bukan hanya pada lembaga kepresidenan tapi juga legislatif.

Presiden sudah  mem­buka ke­ran demo­krasi ke­pada semua ele­men, apa­kah itu tidak cuku?

Buat apa kalau akhirnya me­nyuburkan praktik politik tran­sak­sional. Pola manajemen kepe­mimpinan SBY hanya akan ber­makna apabila anggota ka­binet benar-benar kom­peten, loyal, trustable dan akuntabel.

Kalau saya Pre­siden, saya lang­sung pecat menteri yang ‘main’ dua kaki. Sebaiknya, kumpulan  Setgab Parpol Koalisi harus dibubarkan. Hanya bikin rumit. Padahal bisa sederhana antara Presiden dan pembantu-pemban­tunya saja.

Apa ini gara-gara  terlalu di­dominasi politisi?

Betul. Pemimpin Indonesia saat ini didominasi politisi, bukan negarawan. Makanya, tidak aneh bila kinerja institusi sekuat apa pun bisa menjadi sangat lemah karena kepentingan politik yang diutamakan.

Bila negara ini ingin maju, maka harus dimunculkan para negarawan. Seorang negarawan akan selalu berpikir dan bekerja untuk membangun sistem, dalam hal ini memperkuat institusi, menyempurnakan aturan hukum, dan menyiapkan regenerasi.

Apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi Pe­milu 2014?

Mengingat SBY tidak akan dicalonkan lagi sebagai presiden 2014, maka kinilah saatnya mem­persiapkan suksesi kepemim­pinan bangsa secara sehat, fair dan menuntun proses pemilihan kepemimpinan normal yang transformasional sesuai tuntutan reformasi. [RM]