Pasalnya, di banyak kesempatan, Anas sudah menyarankan agar Partai Golkar dan PKS keluar dari pemerintahan karena mendukung hak angket pajak.
"Itu artinya Partai Demokrat dan ketua dewan pembinanya (SBY) tidak sinkron. Karena partainya tegas tapi pembinanya tidak tegas. Ini menyedihkan sekali. Anas sudah benar, yang nggak benar itu SBY," kata pengamat politik Iberamsyah kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 28/2).
Dia mengatakan, partai koalisi yang tidak sejalan dengan Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah memang sebaiknya dikeluarkan dari koalisi dan kadernya dicopot dari pemerintah. Karena koalisi itu adalah adanya kesepahaman bersama untuk menjalankan pemerintahan.
"Seharusnya (SBY) menghargai pendapat partainya, keluarkan Golkar dan PKS. Biar jadi pelajaran. Karena kalau tidak (me-
reshuffle), berarti (SBY) tidak menghargai ketua umumnya. SBY lebih takut kepada Golkar dan PKS daripada partainya. Kasihen
deh luh Anas bernasib jelek, punya pemimpin tidak tegas," tandas Gurubesar Universitas Indonesia ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: