“Pak SBY tidak akan salah paham dengan sikap politik kami. Jadi, nggak akan dikeluarkan dari parpol koalisi. Selama ini yang ngomong itu kan bukan SBY,†ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (25/2).
Berikut kutipan selengkapnya:
Kok Anda begitu yakin tidak ditendang, padahal sikap PKS sering berseberangan dengan Partai Demokrat?
Banyak memang suara-suara dari Partai Demokrat agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Apa yang dilontarkan itu belum tentu diterima SBY. Itu hanya usulan atau gagasan. Yang menentukan kan Pak SBY. Sebab reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
Betul, tapi SBY bisa menÂdengarÂkan suara-suara itu?
Saya kira Pak SBY bertindak bijak. Tidak akan terpengaruh dengan ucapan orang-orang itu. Sebab, apa yang kami lakukan itu bisa dipahami Pak SBY.
Jadi nggak takut menteri PKS diganti?
Ini bukan masalah kursi menÂteri. SBY kontrak politiknya dengan kami untuk membangun pemerintahan good government.
Sekarang kita akan melakukan langkah untuk mengakselerasi proses pemberantasan mafia pajak. Tapi kemudian ada okÂnum-oknum yang keberatan tentang itu. Padahal agenda ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan yang saat ini meÂrupakan pemerintahan yang good government.
Tapi sikap PKS itu bersebeÂrangan dengan Partai DemoÂkrat, sehingga wajar bila menÂteriÂnya dicopot?
Itu kan bukan pendapat SBY. Kita semua paham bahwa SBY itu tidak memiliki kosa kata ancam-mengancam, tidak punya perilaku yang menggunakan kata-kata yang kasar. Beliau peÂmimpin yang santun, pasti cuekin ocehan oknum petinggi Partai Demokrat yang minta PKS diÂtendang dari parpol koalisi penÂdukung pemerintah.
Jadi, kami menyakini kalimat-kalimat keras yang dilontarkan petinggi Demokrat itu bukan merepresentasikan akhlak dan sikapnya SBY. Itu hanya orang-orang yang oportunis saja.
Menurut Anda apakah kiÂnerja kabinet dari kader PKS sudah maksimal?
Sejauh ini menurut penilaian Pak Kuntoro baik-baik saja. Bagi PKS posisi kementerian itu bukan segala-galanya. Itu hanya sarana untuk berjuang dan memberi pelayanan kepada bangsa IndoneÂsia. Jadi, PKS akan terus bekerja dan tetap bekerja.
PKS juga dianggap hanya menÂjadi duri dalam daging bagi koalisi ini karena menjaga citra sebagai partai bersih, bagaiÂmana komentar Anda?
Sekali lagi itu bukan pernyaÂtaan SBY. Itu hanya lontaran dari beberapa petinggi Partai DemoÂkrat. Jadi, biarkan saja.
Saya malah khawatir, justru dengan pertanyaan mereka itulah bisa merongrong eksistensi peÂmerintahan SBY dengan perilaÂkunya yang tidak mencerminkan moral bangsa Indonesia. Jadi, akhlak yang mereka gunakan tidak mencerminkan sikap SBY.
Apa mungkin PKS mundur dari koalisi pemerintahan?
PKS itu setia kawan, punya moÂralitas dan karakter untuk beÂkerja sama. Jadi, apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah untuk mengukuhkan, meningkatÂkan efektifitas, dan efisiensi pemerintahan SBY.
Jadi, bukan seperti disumsikan oleh orang-orang yang memberiÂkan statemen buruk itu. SBY sangat paham dengan itu. Maka kami tidak khawatir SBY salah tafsir terhadap apa yang kami lakukan.
SBY seperti kita ketahui dalam mengambil kebijakan selalu alur berpikirnya sangat rapi, jelas, dan sangat proporsional. Adapun orang-orang yang berteriak ini adalah orang yang sangat emoÂsional. Itu bukan karakter SBY.
O ya, apakah Anda kecewa hak angket pajak tidak terbenÂtuk?
Sebagai partai yang memÂperÂcayai aturan main demokrasisasi, maka kalau kita sudah berdebat dan menyampaikan seluruh arguÂmentasi dan urgensi perlunya Pansus. Lalu DPR tidak merima, ya sudah kita terima saja putusan DPR itu. Apalagi sudah ada Panja, meski hanya rangkaian reguler.
Apa sih komitmen PKS seÂhingga ngebet membentuk hak angket pajak?
Kan semua orang tahu tentang mafia pajak dan berapa besar potensi kebocorannya. Padahal hampir seluruh APBN bersumber dari pajak. Kalau tidak ada yang mempermainkan pendapatan negara dari pajak, maka APBN kita bisa dua kali lipat dari seÂkarang.
Nah, kalau sampai Rp 20.000 triliun APBN kita, betapa banyak yang bisa dilakukan untuk bangsa dan negara kita. Itu kan keringat rakyat yang kemudian dibelokÂkan oleh mafia. Yang harusnya masuk ke kas Negara, tapi dibeÂlokkan ke berbagai tempat yang tidak sesuai dengan peruntukanÂnya. Ini sudah merupakan mafia pajak. Jadi, kami merasa langkah yang diambil adalah dengan membuat Pansus. Bukan langkah yang konvensional hanya dengan Panja. [RM]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.