Pertanyaan itu disampaikan pada acara rapat pleno diperluas PP Muhammadiyah hari ini di Jogjakarta, yang dihadiri pengurus Muhammadiyah se-Indonesia dan organisasi otonom Muhammadiyah.
Namun, pertanyaan itu dijawab Din Syamsuddin secara khsusus, dan PP Muhammadiyah secara umum, dengan alasan-alasan yang sudah sering dikemukakan di media dan publik.
"Ada juga yang bertanya. Walaupun jawabannya tidak berbeda jauh dengan yang sudah disampaikan di media sebelumnya," kata Ketua Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Asep Purnama Bachtiar, kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 30/1).
Setelah diberi penjelasan kembali, dia mengatakan, tidak ada warga Muhammadiyah yang mempersoalkan gerakan Din tersebut. Semuanya mendukung dalam konteks memberi masukan kepada pemerintah.
"Karena (pemerintah) belum bisa memenuhi kepentingan masyarakat luar, hak-hak yang belum terpenuhi, ketidakadilan, adanya penyimpangan dan sebagainya dan masalah umum lainnya," tegasnya.
Meski begitu, dia juga mengakui ada juga pengurus Muhammadiyah yang meminta Din Syamsuddin tidak sendirian dalam mengritik pemerintah. Disarankan, misalnya, bila yang disoroti adalah persoalan ekonomi, maka diserahkan kepada pimpinan lain yang membidangani masalah ekonomi. "Jadi Pak Din tidak disoroti sendirian," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: