Eson Singgung Kader SBY yang Diduga Korup

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kamis, 02 Desember 2010, 09:32 WIB

RMOL. Kalau memang prihatin terhadap praktik korupsi yang menggejala di tingkat Kepala daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mestinya mendorong percepatan proses penanganan kasus korupsi para kepala daerah itu.

"Menurut saya sih, jangan sekedar omong kosong, harus dibuktikan dengan (langkah) konkret. Ada proses (pemeriksaan) yang dipercepat," ujar aktivis Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 2/12).

Tak hanya itu, lanjut Eson, demikian ia akrab disapa, Presiden SBY juga harus mendorong penegak hukum untuk mengusut kader-kader Partai Demokrat yang diduga terlibat praktik korupsi yang saat ini menjabat kepala daerah.

"Dorong penegak hukum (memeriksa) kadar partai Demokrat agar ada kejelasan dan kepastian hukum. Ada beberapa kader Partai Demokrat yang belum ada kejelasan, seperti Agusrin, Gubernur Bengkulu, Walikota Bukti Tinggi (Djufri), dan ada beberapa kasus lainnya," demikian Eson.

Agusrin Najamudin terjerat kasus dugaan korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga terjerat kasus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PBB/BPHTB di provinsi.

Sedangkan Djufri terlibat dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pool kendaraan sub dinas kebersihan serta pertamanan kota Bukit Tinggi. [zul]