"Kita selalu menyatakan akan mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat dan akan mendukung kebijakan yang pro rakyat," ujar Fadli kepada
Rakyat Merdeka Online, di Gedung Manggala Wana Bakti, Komplek Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/10).
Lalu bagaimana pendapat Gerindra tentang setahun pemerintah SBY-Boediono?"Niatnya saya kira pro rakyat tapi dalam implementasinya masih perlu dibenahi," lanjutnya.
Jika ditawari masuk ke dalam kabinet?"Itu merupakan hak prerogatif presiden. Dari dulu kita terbuka untuk mengabdi dalam memajukan bangsa, baik di kabinet maupun di luar kabinet. Kita tidak berandai-andai. Kita tidak meminta-minta, tapi kalau presiden menghendaki, misalnya, ada kader Gerindra yang layak kenapa tidak. Itu lahan pengabdian. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa juga," imbuhnya.
[arp]
BERITA TERKAIT: