Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia yang juga Koordinator Umum La Via Campesina, Henry Saragih, pada acara sidang pleno Komite Keamanan Pangan Dunia PBB yang diadakan di Roma, Italia dari 11 - 16 Oktober 2010.
“Perampasan tanah petani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab semakin memperparah krisis pangan dunia, karena sumber-sumber produksi milik petani dirampas,†ungkap Henry dalam keterangan tertulis kepada
Rakyat Merdeka Online (Rabu, 13/10).
Sebelumnya, organisasi akar rumput menyelenggarakan sebuah forum Organisasi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan dari 8-10 Oktober ini, juga di Roma-dan membahas usulan-usulan yang kemudian akan dipresentasikan ke
Pemerintah dan PBB.
Dengan adanya reformasi Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) dari PBB, masyarakat dan organisasi sipil kini lebih permanen berkonsultasi, tetapi partisipasi penuh para produsen makanan skala kecil (baca: petani) masih
belum dijamin.
“Saat ini kebijakan pangan kita dikendalikan oleh pandangan dari negara-negara donor kaya, lembaga-lembaga tidak demokratis seperti Bank Dunia, dan perusahaan pertanian multinasional dengan anggaran lobi selangit,†tutur Henry.
Henry menambahkan, agenda CFS menunjukkan peningkatan kepentingan para
pemodal besar akan pangan dan produk pertanian melalui perampasan tanah,
berspekulasi dengan komoditas pangan, dan seringnya bahan pangan digunakan
sebagai agrofuel (bahan bakar alternatif).
“Spekulasi keuangan telah diakui secara luas sebagai penyebab utama dari krisis pangan pada 2007-2008 dan karenanya harus berhenti di tingkat internasional atau regional jika kita benar-benar ingin mencegah hal ini terjadi, “ tutur Henry.
Henry juga menggarisbawahi mengenai pengadopsian mekanisme untuk mengatur pasar pertanian yang selalu dikendalikan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan berbagai kebijakan perdagangan bebas regional lainnya.
“Selain itu, pencarian global untuk akuisisi besar lahan pertanian sama sekali tidak akan memperkuat produsen lokal dan hanya dapat memburuk akses mereka terhadap tanah dan karenanya harus dihentikan segera,†papar Henry.
“CFS ini bisa menjadi ruang bagi pelaksanaan kedaulatan pangan, tetapi harus
mampu menghadirkan solusi nyata dan mau mendengarkan suara petani kecil,
serta tidak memberikan legitimasi bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang
berbasiskan keuntungan belaka,†tambah Henry.
[zul]
BERITA TERKAIT: