Kedua hal itu adalah persoalan ketersediaan moda transportasi publik beserta sarana prasarana penunjangnya dan harga kebutuhan pokok.
Dapat dipastikan sebagian besar masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi publik. Mobilitas dari satu daerah ke lain daerah ini berimplikasi terhadap aspek sosial ekonomi melalui distribusi barang dan orang.
Distribusi menjadi lebih mudah dan cepat bila transportasi publik berfungsi semestinya. Ketersediaan moda transportasi publik yang ada, baik darat, laut maupun udara, harus diantisipasi sesuai dengan perkiraan jumlah penduduk yang mudik.
Selain ketersediaan moda transportasi publik, DPD juga mengingatkan Pemerintah agar persoalan harga kebutuhan pokok juga diseriusi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari raya keagamaan selalu berimbas inflasi yang memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.
“Setelah Idul Fitri, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilanjutkan dengan Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru.”
Kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan gejala yang wajar menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang juga dialami negara-negara lain.
“Tetapi Pemerintah harus memiliki langkah antisipatif seperti memperkuat stok, meninjau tata niaga, dan meningkatkan produksi.”
Sayangnya, Irman melanjutkan, Pemerintah kurang responsif. Padahal, ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang harganya wajar di pasar sangat diharapkan oleh masyarakat. Apalagi, jika pasokan bahan kebutuhan pokok tidak mencukupi maka harga-harga akan melambung.
“Jika lalu lintas pangan lancar maka kekurangan stok akan dapat dicegah dan harga bahan kebutuhan pokok menjadi aman.” [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: