Kontan saja, serangkaian kegiatan yang mestinya dipimpin dan dihadiri Kapolri, tak dihadirinya. Mulai dari serah terima jabatan sejumlah jenderal, terdiri dari delapan kapolda dan lima pejabat Mabes Polri sampai agenda pemberian anugerah bintang jasa dan buka puasa dengan para perintis kemerdekaan, veteran, purnawirawan, dan para pahlawan angkatan 45. Ujung-ujungnya, Istana dan Trunojoyo saling bantah soal keberadaan BHD.
"Sangat ganjil, belum pernah terjadi dan preseden buruk bagi Polri dan Kapolri sendiri. Kalau dalam sekian lama keberadaan Kapolri sudah tidak jelas, sangat berbahaya dalam sistem keamanan Indonesia. Kalau ada apa-apa anak buahnya mau lapor kemana? Siapa mau ambil keputusan?" jelas pengamat kepolisian Indonesia Police Watch, Neta S Pane, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 14/8).
Nyatanya, anak buah BHD di Mabes juga tak mampu memberi kepastian mengapa Kapolri tidak terendus kehadirannya. "Mungkin kemarin tidak dikasih tahu. Itu tunjukkan buruknya koordinasi internal di polisi. Tidak ada infomasi dari pimpinannya. Ini pimpinan yang menutupi, kenapa harus ditutupi, berarti ada sesutau masalah besar," ungkapnya.
"Kalau info yang kita dapat, ini masalah mutasi dan dikaitkan dengan pemilik rekening gendut yang dipromosikan naik jabatan. Info lainnya, ada seorang jenderal yang dekat dengan SBY curhat kenapa dia yang berusaha kuat menjaga daerahnya kok dimutasi. Sementara perwira yang punya rekening gendut kok dimasukkan jadi Kapolda," imbuh Neta.
Kabar yang didapatkan IPW, Komisi III juga dikabarkan mengeluh sangat ke presiden soal mutasi para jenderal itu
.[ald]
BERITA TERKAIT: