Setelah itu, foto Gibran diturunkan. Tapi, sebenarnya foto Gibran sudah lebih dahulu turun dari dinding sebelum pengunduran dirinya. Pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya sebagai protes pribadi terkait polemik dokumen pendidikannya.
Kini, setelah Gibran menyerahkan surat berhenti dari jabatannya kepada MPR pada 12 November 2026, sejumlah gubernur hingga pihak kepolisian meminta agar fotonya diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan. Dengan fotonya diturunkan, ia pun lenyap dari dinding kekuasaan.
Penurunan pigura menjadi penanda perubahan politik. Orang yang kemarin wajahnya menghiasi dinding kantor negara, hari ini fotonya diturunkan dan dibersihkan dari dinding kekuasaan. Sebuah pigura ternyata bisa menyimpan cerita panjang tentang kekuasaan, dan bagaimana jabatan akhirnya harus ditinggalkan.
Saya justru tertarik merenungkan nasib sebuah foto. Dalam tradisi birokrasi Indonesia, foto presiden dan wakil presiden mempunyai kedudukan simbolis. Kita menjumpainya di ruang kepala sekolah, kantor lurah, ruang rapat, kantor camat, kantor bupati, hingga ruang kerja pejabat tinggi.
Foto itu bukan sekadar dekorasi. Ia mewakili negara, jabatan, dan kesinambungan pemerintahan. Karena itu, pemasangannya mengikuti tata kelola kelembagaan. Orang yang melihatnya di dinding kantor pemerintahan sedang melihat representasi pemimpin negara.
Namun, foto mempunyai nasib yang unik. Ketika seseorang memperoleh jabatan, orang berlomba menyediakan bingkai terbaik. Ketika masa jabatan berakhir, orang memasukkan bingkai itu ke gudang dan mulai memikirkan siapa yang harus menggantikannya.
Di negeri ini, foto pejabat sering menikmati kehormatan yang bahkan belum tentu dinikmati gagasannya. Wajahnya terpampang besar, sementara pemikirannya belum tentu dibaca. Potretnya mendapat tempat terhormat, sementara kebijakannya mungkin masih diperdebatkan.
Kita seperti memiliki tradisi memuliakan bingkai sebelum memeriksa lukisannya. Padahal, ukuran kehormatan seorang pejabat terletak pada mutu pengabdiannya. Foto hanya membantu masyarakat mengenali wajah. Ia tidak otomatis membuat masyarakat menghormati pemilik wajah tersebut.
Di sinilah persoalan foto Gibran menjadi menarik. Ia mengingatkan kita bahwa simbol politik memiliki konsekuensi. Pejabat boleh memasang foto sesuai ketentuan, tetapi ia juga harus memahami bahwa penghormatan publik tumbuh melalui kepercayaan, bukan melalui pigura.
Saya juga ingin mengingatkan satu hal. Penurunan foto seseorang tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap martabat pribadinya. Negara demokratis harus memelihara adab, bahkan ketika masyarakat mengkritik keras pejabatnya. Orang boleh kehilangan jabatan tanpa kehilangan hak untuk dihormati sebagai manusia.
Begitu pula, kita tak perlu menjadikan foto pejabat sebagai alat ukur tunggal loyalitas politik. Jangan sampai kantor pemerintahan berubah menjadi galeri pergantian selera penguasa. Hari ini wajah A, besok wajah B, lusa wajah C. Pegawai sibuk mengganti bingkai, sementara pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan kura-kura.
Ada ironi yang patut kita renungkan. Indonesia menghabiskan banyak energi untuk mengurus wajah-wajah yang terpajang di dinding, sementara rakyat masih menunggu wajah pemerintahan yang benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.
Rakyat membutuhkan pejabat yang hadir ketika banjir datang, ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika sekolah kekurangan guru, ketika rumah sakit kekurangan fasilitas, dan ketika warga berhadapan dengan ketidakadilan.
Mereka tidak terlalu membutuhkan foto pejabat yang tersenyum di dinding. Mereka membutuhkan pejabat yang bekerja dengan sungguh-sungguh di lapangan.
Semua penurunan pigura pejabat itu bagian dari dinamika demokrasi, sepanjang mengikuti aturan dan menjaga etika. Namun, pelajaran terbesar dari peristiwa ini sesungguhnya jauh melampaui urusan pigura.
Kekuasaan selalu mempunyai masa berlaku. Jabatan memiliki prosedur pengangkatan dan pemberhentian. Seseorang yang kemarin mendapat tempat paling terhormat di dinding kantor, hari ini bisa kehilangan tempat itu karena perubahan konstitusional.
Itulah sebabnya seorang pejabat sebaiknya tidak terlalu mabuk melihat fotonya sendiri terpajang di mana-mana. Sebab, tukang pasang bingkai dan tukang menurunkan bingkai sering kali orang yang sama.
Dan, jangan lupa: dinding kantor pemerintahan memang bisa menyimpan foto siapa saja. Tetapi dinding sejarah hanya menyimpan jejak orang yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Pigura bisa bertahan puluhan tahun. Kekuasaan bisa berakhir dalam satu surat. Namun, penilaian sejarah jauh lebih sulit diturunkan dari ingatan masyarakat.
BERITA TERKAIT: