Ketika program MBG dihentikan sementara selama libur sekolah, yang pertama kali terdengar berteriak ternyata bukan anak-anak. Bukan siswa SD yang kehilangan ayam goreng. Bukan murid SMP yang kehilangan susu kotak. Bukan pula orang tua yang khawatir anaknya kurang gizi. Yang paling keras suaranya justru para pengusaha dapur MBG.
Seketika publik merasa seperti menemukan
plot twist drama BGN. Selama ini banyak orang mengira yang paling bergantung pada program tersebut adalah murid sekolah. Ternyata ketika dapur berhenti mengepul. Yang muncul lebih dulu ke permukaan bukan antrean siswa, melainkan konferensi pers.
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) secara tegas menolak Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah.
Ketua DPP GAPEMBI, Alven Stony menjelaskan, surat edaran tersebut bertentangan dengan SK Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Penjelasannya lengkap. Ada SK, juknis, adendum, PKS, PTUN, dan ada ada hukum tata negara. Saking lengkapnya, rakyat yang awalnya ingin membahas nasi kotak mendadak merasa sedang mengikuti kuliah hukum administrasi negara semester tujuh.
Menurut GAPEMBI, penolakan ini bukan soal bisnis. Bukan soal keuntungan. Bukan soal uang. Murni demi tata kelola kebijakan publik yang baik.
Kalimat itu terdengar sangat mulia. Sama mulianya seperti pedagang bakso mengatakan dirinya berjualan bukan demi laba, melainkan demi menjaga kelestarian budaya kuah nasional.
Namun yang membuat kisah ini semakin epik adalah situasi di luar sana. Di saat GAPEMBI berjuang mempertahankan keberlangsungan program, mahasiswa masih turun ke jalan dengan tuntutan yang berbeda. Mereka meminta program MBG dihentikan.
Di Mahkamah Konstitusi (MK), koalisi masyarakat sipil menggugat penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG. Sementara dari Senayan muncul suara lain lagi. Dalam rapat bersama BGN, berkembang kesepakatan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur MBG dan evaluasi total terhadap pelaksanaannya.
Akibatnya, republik ini berubah menjadi arena pertarungan yang lebih rumit dari alur film multiverse. Mahasiswa menarik ke kiri. Pengusaha dapur menarik ke kanan. Aktivis menggugat ke MK. DPR meminta evaluasi.
Sementara anak-anak yang namanya selalu disebut dalam perdebatan itu mungkin sedang sibuk bermain bola, layangan, atau rebahan menikmati libur sekolah.
Lalu ada satu fenomena lain yang diam-diam diperhatikan publik. Pasca ditangkapknya gerombolan Dadan Hindayana cs oleh Kejagung, anehnya kabar keracunan massal di sekolah mendadak sepi, bahkan nihil.
Dulu berita keracunan muncul bergelombang seperti serial mingguan. Kini suasananya mendadak sunyi. Seakan-akan bakteri nasional ikut terkena kebijakan efisiensi anggaran. Tentu saja ini hanyalah pengamatan publik yang berkembang di ruang percakapan masyarakat. Namun tetap saja membuat banyak orang mengangkat alis.
Pada akhirnya, drama MBG telah melahirkan pelajaran berharga. Dalam setiap program negara, sering kali yang paling ribut bukan pihak yang namanya selalu disebut. Ketika MBG berhenti sementara, tidak terdengar gelombang demonstrasi anak SD mengepung istana sambil membawa spanduk "Kami Lapar".
Yang justru muncul adalah perdebatan kontrak, juknis, regulasi, dan potensi gugatan hukum. Maka publik pun kembali berbisik pelan, "Jadi benar dong, yang benar-benar kelaparan selama ini bukan anak-anak." Dari kejauhan, suara kompor yang tak lagi menyala terdengar seperti sedang mengonfirmasi dugaan tersebut.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
BERITA TERKAIT: