Telunjuk Menag dan Mensos Penentu Ketua PBNU

Keduanya anak buah Presiden Prabowo Subianto, dan Prabowo punya kepentingan besar dengan NU untuk suksesi 2029. 

Kita mulai dari Desember 2025, momen yang harusnya adem, tapi justru berubah jadi episode klimaks sinetron politik pesantren. 

Rapat pleno Syuriyah PBNU tanggal 9-10 Desember di Hotel Sultan Jakarta tiba-tiba jadi arena “pembersihan cepat.” 

Gus Yahya, yang masih duduk sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, dicopot dengan alasan isu manajerial plus bayang-bayang relasi investor tambang yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala, ini NU apa holding company?

Dalam sekejap, KH Zulfa Mustofa ditunjuk sebagai Penjabat Ketum. Gerakannya cepat, senyap, minim drama di permukaan, tapi justru itu yang bikin bawahannya bergetar. Karena di dunia politik tingkat tinggi, yang paling berbahaya bukan yang ribut… tapi yang terlalu tenang.

Belum selesai publik mencerna, PBNU langsung mengumumkan percepatan Muktamar ke-35 ke Juli atau paling lambat Agustus 2026. Alasannya, “demi soliditas organisasi.” 

Tapi di warung kopi, tafsirnya beda, soliditas siapa? Solid jamaah atau solid barisan yang sudah siap bagi-bagi peran?

Masuk ke babak berikutnya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU Mei 2026 jadi ajang pemanasan. Tapi ini bukan pemanasan biasa, ini seperti gladi resik sebelum perang besar. 

Semua pihak mulai menghitung, siapa pegang berapa wilayah, siapa punya akses ke siapa, dan siapa cuma jadi penonton VIP.

Di tengah pusaran ini, berdiri satu figur dengan posisi yang nyaris seperti “operator sistem” Gus Ipul. 

Secara resmi Mensos, tapi dalam konteks ini juga Ketua Panitia Muktamar. Dua kaki di dua dunia. 

Sambil keliling konsolidasi, beliau mengingatkan agar jangan mudah terpengaruh isu medsos. 

Tapi justru itu bikin orang makin yakin, kalau harus diingatkan, berarti memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

Di sinilah legenda itu lahir dan beredar dari mulut ke mulut, telunjuk Menag dan Mensos. 

Telunjuk yang konon bisa menentukan arah angin organisasi. Keduanya punya power dahsyat. 

Menag tahu, banyak petinggi NU di daerah adalah para pejabat Kemenag. Cukup dikasih kode, semua pada manut. Begitu juga Gus Ipul, sebagai anak buah Prabowo, ia bisa mengarahkan PW maupun PCNU sambil ngopi di lobi hotel. 

Sekarang komposisinya makin menarik. Menag Nasaruddin Umar, dengan basis pesantren dan akademik yang kuat, masuk radar survei Insantara sekitar 4 persen. 

Di sampingnya, Gus Ipul sebagai Mensos sekaligus pengendali teknis Muktamar. Lalu ada Khofifah Indar Parawansa, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar. Dari luar tampak adem, tapi banyak yang menyebut ini formasi “super team” yang kalau kompak… ya sudah, tinggal nunggu hasil.

Di titik inilah bisik-bisik paling nakal mulai terdengar di sudut-sudut warung. “Kalau ente ngebet jadi Ketua PBNU, ngapain capek keliling? Lobi aja Menag sama Mensos.” Serius.

Karena kalau dua kursi itu sudah kasih lampu hijau, kata orang-orang, ya sudah… tinggal tunggu waktu. Bukan cuma terpilih, bisa-bisa terpilih aklamasi, cak. 

Lawan mundur pelan-pelan, forum jadi formalitas, dan semua terlihat seperti takdir, padahal sudah di-setting rapi kayak panggung konser.

Sementara itu, survei Insantara Februari-Maret 2026 tetap berjalan seperti biasa. KH Imam Jazuli 26,1 persen, KH Marzuqi Mustamar 22,6 persen, KH Yusuf Chudlori 17 persen, Gus Yahya 9,8 persen, KH Zulfa Mustofa 4,6 persen, Gus Salam 4,2 persen. 

Angka-angka ini indah dilihat, tapi banyak yang mulai sinis, ini statistik… atau sekadar dekorasi?

Di sisi lain, suara kritis seperti Gus Lilur mengingatkan, NU bukan kendaraan politik, bukan komoditas kekuasaan. Tapi suara seperti ini sering kalah gaung dibanding mesin besar yang bergerak tanpa suara.

Akhirnya, semua ini mengarah ke satu panggung besar, Muktamar 2026. Dari luar, ini forum musyawarah penuh doa. Tapi di dalam, banyak yang percaya ini adalah final yang sudah setengah ditulis skenarionya.

Apakah hasilnya murni pilihan peserta? Atau hasil dari telunjuk yang bergerak pelan tapi menentukan? 

Yang jelas, cak, di panggung besar ini berlaku satu hukum tak tertulis. Yang terlihat belum tentu berkuasa. Yang berkuasa, sering kali cukup menggerakkan satu jari saja.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar