Ketahanan pangan, apalagi kedaulatannya, melalui pasokan protein dalam menu makanan bangsa ini perlu dirumuskan secara terpadu agar keberlanjutan. Keterpaduan ini sering mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Keterpaduan ini harus dimulai dengan melihat kelautan bukan sebagai sektor, tapi sebagai matra.
Artinya, baik institusi maupun sektor yang terkait dengan laut sebagai matra harus dilibatkan secara penuh. Artinya, sektor perikanan, perindustrian, perdagangan, keamanan, pertahanan, keuangan, ESDM, dikdasmen, dan diktisaintek bersinergi.
Berbeda dengan di darat, konstituen matra laut bukan manusia, juga bukan ikan yang bukan pemilih dalam Pemilu, tapi kapal. Kapal berbendera Indonesia dari jenis apapun yang menjadi platform produktif harus dilihat sebagai infrastruktur, bukan hanya kapal ikan. Operasi penangkapan ikan memerlukan dukungan operasi kapal-kapal negara, dan juga kapal-kapal perang, serta kapal-kapal niaga lainnya agar bisa berlangsung dengan aman dan selamat. Lingkungan laut bukan lingkungan alami manusia. Manusia membutuhkan berbagai jenis dan ukuran kapal agar bisa bekerja di laut secara sehat, dan produktif.
NKRI sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara memerlukan kehadiran pemerintahan di laut secara efektif. Menjadi negara maritim adalah sebuah keniscayaan geostrategis. Hal ini belum terwujud. Yang terjadi saat ini adalah simpang-siur dan tumpang-tindih kewenangan berbagai lembaga negara sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi di laut, serta keamanan di laut yang tidak meyakinkan. Berbagai kegiatan melawan hukum masih banyak terjadi di laut. Kesehatan laut kita menurun terus.
Pemanfaatan laut sebagai ruang publik dan perikanan sebagai barang publik adalah sebuah game problem yang jika tidak ditatakelolai dengan tepat akan berakhir dengan tragedy of the commons, sebagaimana dipostulatkan oleh Garret Hardin. Solusi hardware saja berupa ratusan kapal ikan canggih tidak akan efektif mewujudkan harapan Presiden Prabowo. Pelajaran dari kerusakan hutan di darat yang menyebabkan bencana, bisa merambah pesisir, laut dan sumberdaya ikan di laut dengan skala yang sama.
Ekonomi kita hingga hari ini masih terjebak dalam ekonomi komoditi, terutama tambang, hasil-hasil hutan, dan perkebunan. Kita masih menderita penyakit Belanda. Hilirisasi yang lebih penting adalah hilirisasi hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, bukan hilirisasi tambang yang sering justru mengancam sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan kita.
Paradigma yang dianut banyak kebijakan pembangunan cenderung melihat mobil sebagai hilirisasi puncak hasil-hasil tambang lebih penting daripada hidangan yang tersedia di meja-meja makan kita. Padahal kita bisa hidup tanpa mobil atau motor, tapi tidak bisa hidup sehat tanpa pangan yang layak. Akibatnya, nilai tukar petani maupun nelayan mengalami stagnasi, dan lingkungan kita makin rusak.
Sementara itu berbagai instansi yang memiliki kewenangan di laut masih sering terlibat konflik kepentingan yg merugikan ekonomi berbasis laut. Di laut masih berlaku hukum rimba: siapa yang kuat secara finansial dan teknologi lah yang dapat memanfaatkan laut secara sepihak. Nelayan kecil dan lingkungan laut dirugikan. Kesehatan laut kita dalam kondisi laut memprihatinkan disebabkan karena terjadi banyak pencemaran di laut. Tidak ada pengawasan di laut yang efektif saat ini. BBM kita habis di darat untuk memenuhi kebutuhan angkutan darat, mobil dan motor pribadi, sementara angkutan laut boleh dikatakan memperoleh sisa-sisanya saja. Kelangkaan listrik dan bbm di pesisir akan terus menghambat perkembangan perikanan kita.
Sebagai kegiatan yang tidak terlepas dari trade and commerce, riba akan terus menggerogoti upaya-upaya hilirisasi di berbagai sektor, terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan dan kehutanan. Rezim keuangan kita saat ini tidak adil dan memperbudak karena pengurasan hasil-hasil hutan, perkebunan, dan tambang yang kita ekspor dibayar dengan uang kertas atau elektronik yang bisa dicetak out of thin air tanpa pijakan logam mulia. Ekspor hasil-hasil kita tersebut seharusnya dibarter dengan produk-produk yang kita butuhkan yang masih harus diimpor.
Arsitektur Kabinet Merah Putih saat ini belum dirancang untuk memerintah di laut secara efektif. Kepentingan maritim kita pada dasarnya adalah kepentingan trade and commerce dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hingga hari ini tidak ada visi yang jelas untuk menjadi negara maritim. Negara kepulauan adalah fitrah, tapi negara maritim adalah pilihan strategi jangka panjang. Penyediaan beragam ikan di meja-meja makan kita adalah proses yang panjang dan rapuh agar berkelanjutan. Hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghadirkan ribuan kapal ikan.
Prof. Daniel Mohammad Rosyid
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati masalah kebangsaan dan kemaritiman
BERITA TERKAIT: