Warisan Para Pendiri Bangsa
Para pendiri bangsa telah mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan fisik, menyusun asas bernegara dalam Pancasila, dan merumuskan aturan mengolah negara dalam UUD 1945. Sebuah kebijakan yang disusun dengan wisdom, kearifan, dan ketajaman yang luar biasa.
Mereka arif dan tajam melihat realitas: negeri ini kaya raya namun luas dan terpencar-pencar. Rakyatnya telah lama dalam penjajahan, termasuk dalam hal pendidikan. Namun para pendiri bangsa juga bijaksana dengan membuka ruang untuk menyesuaikan zaman melalui mekanisme Aturan Tambahan dalam konstitusi.
Yang perlu kita ingat dan hormati: mereka menyusun aturan mengolah negara ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya – di tengah gejolak, di tengah ancaman, namun dengan visi yang jauh melampaui zamannya. Fondasi ini harus dihormati sebagai pengejawantahan pepatah: "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya." Dan harus diteruskan oleh generasi berikutnya.
Kekayaan yang Menjadi Kutukan?
Agresi Belanda Kedua adalah bukti nyata: mereka kembali karena negeri ini kaya. Pertanyaannya yang menohok: apakah tipe pemimpin yang diinginkan untuk meneruskan cita-cita pendiri bangsa itu sudah kita dapatkan?
Hingga sekarang, penjajahan langsung terhadap rakyat Indonesia memang tidak terlihat. Namun penjajahan melalui eksploitasi alam berjalan mencolok di depan mata kita. Ini adalah model penjajahan asimetri, penaklukan modern gaya baru – neokolonialisme yang menggunakan cara-cara nir-militer untuk menguasai negara lain. Serangan ini menyasar berbagai aspek kehidupan dengan satu tujuan utama: mengendalikan sumber daya alam.
Al-Quran telah mengingatkan dalam Surat Ar-Rum ayat 41: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)."
Reformasi yang Kehilangan Arah
Euphoria reformasi yang begitu menggebu-gebu malah menghasilkan perubahan konstitusi yang dalam dua dekade terakhir, di beberapa bidang penyelenggaraan negara, menjadikan negara ini negara kekuasaan – bukan negara hukum.
Seleksi yang seharusnya menggunakan prinsip meritokrasi diganti dengan pengangkatan balas jasa. Kawasan hutan yang seharusnya tetap lestari dalam proporsi 40 persen dibabad dan digerus hanya untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Dan ketika bencana datang, pundi-pundi itu tidak cukup untuk merehabilitasi efek akibatnya, apalagi mengembalikan yang telah hilang.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengingatkan bahwa salah satu sifat manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan adalah tamak dan rakus. Dan kita menyaksikan ketamakan ini bekerja sistematis, menyusup bahkan hingga ke perumusan perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002.
Hadits Nabi SAW menggema dengan keras di telinga kita: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran."
Jalan Keluar: Dari Tinggal di Landasan Menuju Tinggal Landas
Pertama, hentikan kegaduhan. Disadari atau tidak, kegaduhan adalah sumber terhalangnya turunnya keberkahan. Caranya sebenarnya sederhana, kecuali memang kegaduhan itu dimainkan sengaja untuk dipanjang-panjangkan oleh benalu bangsa yang menjajah dari dalam.
Kedua, menghormati jasa para pahlawan – bukan hanya dengan upacara dan monumen, tetapi dengan meneruskan cita-cita mereka membangun negara yang adil dan makmur.
Ketiga, menjadikan hukum sebagai panglima. Indonesia harus kembali menjadi negara hukum yang sejati, yang berkeadilan. Bukan negara yang hukumnya bisa dibeli, bukan negara yang keadilan menjadi barang langka bagi rakyat kecil.
Indonesia masih tinggal di landasan. Mesinnya sudah menyala, awak sudah siap, bahan bakar melimpah. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk lepas landas – keberanian untuk keluar dari belenggu mental terjajah, keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, keberanian untuk menempatkan orang pada tempatnya berdasarkan kapasitas bukan koneksi, dan keberanian untuk menjaga bumi yang Tuhan titipkan ini dengan penuh amanah.
Tinggal landas bukan mimpi yang mustahil. Semua modalnya sudah ada. Yang diperlukan hanyalah kembali kepada pondasi yang telah diletakkan para pendiri bangsa, dan komitmen untuk menjadikan negara ini benar-benar merdeka -- merdeka secara fisik, ekonomi, politik, dan mental.
Negeri yang Tuhan jadikan dengan kun fayakun ini layak untuk terbang tinggi. Saatnya kita tinggal landas.
Dedi WaryidiPemerhati Sosial Politik Tinggal di Bandung
BERITA TERKAIT: