Dalam Inpres terbaru itu, PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN di bawah holding pangan negara, diberi mandat untuk melaksanakan proyek pembangunan fisik dan kelengkapan fasilitas koperasi di desa-desa. Pemerintah juga telah menyiapkan pendanaan besar dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun untuk mendukung target pembangunan sekitar 5.000 koperasi hingga akhir tahun ini, dan menurut Menteri Koperasi akan terus ditingkatkan menjadi 80.000 koperasi di tahun-tahun mendatang.
Langkah ini tentu menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Namun, dengan besarnya dana dan skala proyek, semestinya program ini tidak dijalankan dengan cara lama yang top-down, dan minim partisipasi rakyat.
Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat, dan karena itu rakyat desa harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima proyek atau penonton di halaman sendiri. Pembangunan fisik koperasi di desa seharusnya menjadi momentum untuk menggerakkan energi kolektif masyarakat, bukan hanya untuk membangun gedung dan gudang, tetapi juga membangun jiwa gotong royong dan kesadaran kemandirian seperti yang dilakukan Korea Selatan melalui Gerakan Saemaul Undong di tahun 1970-an.
Presiden Park Chung-hee kala itu meluncurkan Saemaul Undong sebagai gerakan nasional berbasis desa. Pemerintah hanya memberikan bantuan awal seadanya – berupa semen, baja, dan sedikit dana – namun tanggung jawab utama pembangunan diambil oleh masyarakat sendiri. Desa-desa didorong untuk bekerja bersama, saling bantu, dan berinovasi membangun desa yang mandiri, bersih, produktif, dan modern.
Hasilnya luar biasa. Dalam satu dekade saja, ribuan desa miskin berubah menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Koperasi-koperasi tumbuh pesat, menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat yang efisien dan berdaya saing. Saemaul Undong tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial nasional yang melahirkan budaya kerja keras, disiplin, dan solidaritas yang kemudian menjelma menjadi fondasi industrialisasi dan kebangkitan nasional Korea Selatan.
Dari gerakan desa itu pula lahir semangat kemandirian nasional Korea (jaju, jalip, dan jagang) yang kemudian mewujud dalam kemandirian politik, ekonomi, teknologi, hingga budaya. Gelombang Korean Wave (Hallyu) dan kekuatan global K-Pop yang kini dikenal dunia berakar dari nilai-nilai Saemaul: kerja kolektif, percaya diri, dan tidak bergantung pada pihak luar.
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia seharusnya belajar dari itu. Bukan proyek yang dikendalikan penuh oleh BUMN atau dikerjakan oleh kontraktor pusat, melainkan gerakan sosial-ekonomi berbasis masyarakat desa. Pemerintah cukup menjadi fasilitator dan pendorong. Rakyatlah yang mesti menjadi subyek pembangunan, bukan obyek proyek.
Jika semangat Saemaul Undong diterapkan, pembangunan fisik koperasi akan menjadi pembangunan jiwa kolektif bangsa. Gedung koperasi bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kebangkitan ekonomi rakyat desa.
Tanpa pelibatan masyarakat, dana Rp16 triliun itu hanya akan menjadi tumpukan bangunan kosong tanpa jiwa. Tapi jika rakyat dilibatkan penuh, koperasi desa bisa menjadi pusat ekonomi mandiri yang menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kemandirian ekonomi bangsa.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR)
BERITA TERKAIT: