Breaking News:

Pemprov DKI Wajib Lindungi Pengusaha Warung Madura

Gerindra: Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Belum Dimulai

Ini Syarat Dukungan Calon Independen Pilgub Jatim

Partai Gelora Anggap PKS Kerap Lancarkan Politik Adu Domba

PKS Jangan Ngemis Masuk Kabinet, Lebih Baik Oposisi Bersama PDIP

Minggu, 28 April 2024

  • Translate Berita Bahasa Inggris
  • Share RMOL X
  • Tiktok RMOL
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Publika

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Urgensi Hak Angket Pilpres 2024

OLEH: <a href='https://rmol.id/about/dr-ir-sugiyono-msi-5'>DR. IR. SUGIYONO, MSI</a>
OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI
  • Kamis, 22 Februari 2024, 18:08 WIB
Urgensi Hak Angket Pilpres 2024
Ilustrasi TPS di Kota Bandung/Net
SEKALIPUN terdapat perdebatan tentang validitas Sirekap KPU, namun membicarakan urgensi wacana hak angket terhadap kebenaran pencapaian suara Pilpres 2024 masih perlu dibicarakan.

BERITA TERKAIT:

Mempersoalkan Pendaftaran Gibran di KPU pada PTUN
Mempersoalkan Pendaftaran Gibran di KPU pada PTUN
Prediksi Putusan PHPU MK: Progresif ataukah Konservatif
Prediksi Putusan PHPU MK: Progresif ataukah Konservatif
Harapan dan Risiko Putusan PHPU MK
Harapan dan Risiko Putusan PHPU MK
Petitum Melampaui Sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024
Petitum Melampaui Sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024
Bansos Berperan Memenangkan Pilpres Satu Putaran?
Bansos Berperan Memenangkan Pilpres Satu Putaran?

Posisi Sirekap Pilpres per 22 Februari 2024 pukul 13:00:15 adalah hasil upload perhitungan dari 614.673 TPS dari jumlah 823.236 TPS, atau perhitungan real count KPU telah mencapai 74,67 persen.

Posisi perolehan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 18,6 juta suara (17,01 persen). Paslon Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebanyak 26,34 juta suara (24,08 persen). Kemudian paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 64,42 juta (58,91 persen).

Untuk dapat mengatakan curang, jika paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara parsial dapat membuktikan minimal ada suara sebanyak 45,82 juta yang dicuri (dicurangi) oleh para pendukung secara langsung, atau tidak langsung dari para pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Demikian juga jika secara parsial paslon Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dapat membuktikan minimal ada suara sebanyak 38,08 juta suara yang juga dicurangi. Akan tetapi tidak ada skenario berganda, karena paslon bukanlah boleh bergabung untuk kondisi menang satu putaran.

Hanya jika Pilpres yang dua putaran dimungkinkan melakukan analisis skenario perhitungkan gabungan. Itu pun jika paslon yang ranking ketiga bergabung ke ranking pertama. Agak sulit jika memprediksi paslon ranking ketiga bergabung dengan ranking kedua, supaya dapat menang terhadap paslon ranking pertama.

Singkat kata mengajukan hak angket sama sekali tidak ada urgensinya, karena untuk posisi rekapitulasi yang mencapai 74,67 persen relatif amat sangat sulit mengubah perolehan ranking pemenang. Juga sungguh amat sangat sulit untuk membuktikan kebenaran atas dugaan suara curang yang minimal sebanyak 38,08 juta suara, 45,82 juta suara.

Terlebih untuk membuktikan kecurangan terhadap 83,9 juta suara sebagai hak milik suara dari paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, atau pun paslon Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Jika proposal hak angket mempersoalkan bukan perolehan suara yang diduga curang dalam jutaan suara, melainkan untuk menyelidiki berapa suara yang diduga dicuri oleh paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, melainkan atas pendistribusian bansos, mempengaruhi netralitas kepala desa, dan aparatur sipil negara, keputusan MK, dan seterusnya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,90 juta orang pada Maret 2023. Jumlah ASN dan PPPK di Indonesia per 30 Juni 2023 sebanyak 4,28 juta jiwa. Jumlah desa se-Indonesia sebanyak 81.616 desa.

Jika ketiganya dijumlahkan, namun asumsi ini seharusnya untuk ketiga pilihan paslon, namun jika secara sangat ekstrem dianggap beralih semuanya disimulasikan dimaksimumkan pindah pilihan, yakni sebanyak 30,26 juta suara. Akan tetapi angka tersebut sama sekali tidak matching dengan potensi kecurangan sebesar minimal 38,08 juta orang.

Jadi, masih sangat jauh untuk mempersoalkan kebenaran kepindahan pilihan paslon atas tuduhan ketidaknetralan dan keberpihakan pemerintah, sekalipun atas nama kecurangan. Bahkan untuk mencapai perhitungan real count yang sebesar total akhir yang masih kurang sebanyak 208.525 TPS lagi, tentu diperlukan bukti jauh lebih banyak lagi kasus-kasus jumlah pelaporan kecurangan suara.

Jadi, singkat kata urgensi wacana hak angket kebenaran demokrasi Pilpres dengan tuduhan kecurangan akan sulit berhasil membuktikan adanya pelanggaran sebagai anti demokrasi. rmol news logo article

BACA JUGA:

Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024
Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024
Prospek Paslon Menang Perselisihan Hasil Pilpres di MK
Prospek Paslon Menang Perselisihan Hasil Pilpres di MK

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pengajar Universitas Mercu Buana
EDITOR: DIKI TRIANTO

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

< SEBELUMNYA

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

BERIKUTNYA >

Memulihkan Kepercayaan Rakyat

APPS RMOL.ID Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside
Bawaslu News

Copyright © 2024 Republik Merdeka Kantor Berita Politik RMOLID All Right Reserved.