Dari Kilometer Nol Menuju Indonesia Maju dan Berkeadilan

Bagi anak-anak muda Medan, Posbloc dikenal sebagai tempat kuliner dan pusat kesenian. Tempatnya di Kilometer Nol Kota Medan, yakni Kantor Pos, seberang Lapangan Merdeka dan Hotel Dharma Deli (dulu De Boer).  

Beberapa tahun lalu, di bundaran Kantor Pos tersebut berdiri tugu penanda Nol Kilometer. Walikota Medan, Bobby Nasution merobohkan tugu tersebut. Hingga kini belum terlihat ada penggantinya.

Pengelola kantor pos, mengubah bangunan peninggalan Belanda, yang  berdiri sejak 1911 tersebut, menjadi ruang pertemuan dan sejumlah cafe dengan menyisakan beberapa ruang untuk aktifitas kantor pos. Bentuk aslinya masih dipertahankan.
 
Untuk acara Desak Anies, panitia mendesain ruang pertemuan empat persegi panjang itu. Kursi-kursi diatur dalam posisi melingkar, mengelilingi panggung yang ditempati Anies. Di panggung tengah, selain kursi Anies, juga ada satu kursi yang ditempati  penanya yang bergantian.

Nah, dalam “pengepungan” mahasiswa itulah, Anies didesak berbagai pertanyaan kritis mahasiswa. Isunya pun beragam, di antaranya dari soal soal dana desa tanpa pengawasan, biaya pendidikan yang mahal, juga hukum. Amar Tanjung, mahasiswa Universitas Negeri Medan yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, menyampaikan soal dana desa. Menurutnya, dana desa tidak tepat sasaran, bahkan dari amatannya, kepala desa menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Anies sepakat dana desa harus diawasi, program, peruntukan, dan pelaporan, pengeluarannya transparan dan diawasi pemuda dan mahasiswa setempat.

Menurut Anies, harus ada mekanisme musyawarah warga desa untuk pemanfaatan dana desa, jadi bukan semata-mata oleh Kepala Desa dan program pusat. Ini perlu, karena setiap desa memiliki karakter masing-masing. “Kami malah berharap anak-anak muda menjadi pengawas efektif,” ujar Anies.
 
Soal dana pendidikan Amar menyebutkan, sulitnya masyarakat di daerah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi karena biaya yang mahal. “Saya ini dari desa Pak, untuk menjangkau pendidikan ke Medan, ibukota Sumut ini sangat mahal. Pahit bagi kami anak desa, orangtua tidak sanggup.  Saya mendesak apa gagasan Pak Anies untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.
 
Menjawab pertanyaan Amar tersebut, Anies-mantan Menteri Pendidikan dan mantan Rektor Paramadina-mengatakan, pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi. “Pemerintah jangan memandang mahasiswa sebagai pembeli jasa pendidikan, tapi harus dipandang sebagai investasi. Sebagai investasi, negara ini akan diuntungkan karena  mahasiswa mendorong kemajuan di negeri ini. Jadi, berhentilah memandang anggaran pendidikan sebagai beban,”
 
Anies juga berencana, jika terpilih sebagai Presiden, bertekad mengembangkan Medan sebagai pusat komoditas perkebunan. "Kita mengenal Medan dan Sumut memiliki banyak perkebunan dan pernah sangat populer kebun tembakau Deli, terbaik di dunia. Ada baiknya, kita mendirikan Institut Perkebunan Medan yang mampu bersaing dengan IPB Bogor dan ITB Bandung. Ini agar anak-anak muda belajar perkebunan, yang merupakan potensi wilayah ini," kata Anies.
 
Kuliah Gratis Keluarga Miskin
 
Rencana-rencana Anies tersebut sudah dituangkan dalam visi dan misi pasangan Anies-Muhaimin (Amin).  Menurut DR Bambang Priono, anggota Dewan Pakar Timnas Amin, dalam visi dan misi Indonesia Adil Makmur untuk Semua, soal pendidikan, kesehatan menjadi fokus perhatian pasangan ini.
 
“Ini soal membangun manusia. Di sini, di antaranya tercakup soal pendidikan, kesehatan, penguatan keluarga, ruang hidup kota-desa, lingkungan, dan keadilan ekologisnya,” ujar Bambang di Medan.

Mengenai pendidikan, lanjut Bambang, program “Dari Buaian Sampai Lanjut Usia Ibu Pertiwi Selalu Menjaga” dirancang biaya murah sejak usia dini hingga jenjang perguruan tinggi. Bagi keluarga miskin, pemerintah akan menggratiskan biaya kuliah.
 
“Saat ini kita tahu, biaya kuliah sangat mahal dan tidak terjangkau masyarakat lemah, ruang kelas juga terbatas. Ini tidak boleh terjadi, akses untuk pendidikan berbiaya murah dan pemerataan pendidikan haruslah berlaku sama, terutama masyarakat ekonomi lemah. Negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat,” ujar Bambang, yang meraih gelar Doktor daru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar ini.
 
Selain itu, menurut Bambang, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus, ditambah hingga Rp500 ribu d akhir jenjang SD, SMP, SMA, kemudian KIP Kuliah Plus menerima manfaat hingga dua kali lipat, voucher kursus bahasa Inggris Rp3,5 juta per orang untuk persiapan beasiswa, jumlah sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus naik hingga dua kali lipat, juga kuota LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) juga dinaikkan dua kali lipat.
 
“Pemerintahan Anies, jika terpilih, juga akan memberikan pengakuan ijazah lulusan pesantren setara dengan lulusan sekolah umum,” kata Bambang.

Pentingnya Kualitas Manusia
 
Bagi pasangan Capres/Cawapres Amin, kekuatan terbesar bangsa ini untuk mewujudkan kemajuan adalah manusianya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 278 juta -- lima besar populasi dunia. Jumlah penduduk tersebut tentu berpengaruh secara geopolitik dan geostrategis. Apalagi  jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), berdasarkan sensus penduduk 2020, mencapai 191 juta jiwa atau 70,74 dari total penduduk.
 
Besarnya jumlah penduduk usia muda, menurut paparan visi dan misi pasangan ini,  seharusnya menjadi bonus demografi -- jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan  non-produktif.  Bonus demografi itu akan menjadi keuntungan jika Indonesia berhasil mewujudkan generasi muda terdidik dan berkualitas. Jika tidak, bonus demografi tersebut akan berubah menjadi "tsunami demografi”.
 
Pasangan Anies-Imin melihat kemungkinan terjadinya “tsunami demografi” tersebut. Alasannya, dari sejumlah fakta,  generasi muda belum mendapatkan pendidikan bermutu, bahkan mayoritas hanya lulusan SD. Sekitar 80 persen populasi Indonesia berpendidikan terakhir SMP.  Hanya 6,4 persen yang mengenyam pendidikan tinggi.
 
Dari segi kompetensi, fakta lain menyebutkan, skor Program for International Student Assessment (PISA) pada 2018, siswa Indonesia menunjukkan penurunan skor membaca, matematika, dan sains. Dalam peringkat Global Talent Competitiveness Index 2022, Indonesia berada di urutan ke-82 dari 133 negara di dunia, di bawah negara tetangga ASEAN lainnya.
 
Survei PISA internasional mengukur kualitas literasi, matematika, dan sains siswa, mewakili populasi siswa usia 15 tahun di setiap negara, yang diselenggarakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

PISA 2018 diikuti oleh 79 negara sedangkan PISA 2022 diikuti oleh 81 negara. LKBN Antara melaporkan pada 2022, skor literasi Indonesia naik 5 posisi dibanding tahun 2018. Namun secara internasional, skor literasi Indonesia mengalami penurunan 12 poin. Sedangkan dalam kepandaian numerasi atau matematika, Indonesia naik peringkat dibandingkan PISA tahun 2018.

"Secara umum di seluruh dunia, skor matematika itu turun 21 poin, tetapi Indonesia hanya turun 13 poin, artinya Indonesia secara signifikan melakukan pemulihan jauh lebih baik dari rata-rata internasional," jelas Mendikbud Nadiem Makarim. (Antara, Kamis, 7 Desember 2023). Untuk literasi sains,  secara internasional, Indonesia mengalami penurunan yakni 12 poin.

Melihat tren penurunan kompetensi siswa secara internasional itu, Anies akan melakukan  investasi yang serius, di antaranya laboratorium sains, bengkel kerja, dan perpustakaan harus dibangun di semua sekolah yang membutuhkan. Anggaran dan daya saing riset perlu ditingkatkan. Guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kunci perbaikan kualitas pendidikan penting untuk diperbaiki kompetensi dan kesejahteraannya, termasuk dengan mengangkat guru honorer yang menunjukkan kinerja yang baik.
 
Ketimpangan semakin Mengkhawatirkan
 
Kemiskinan adalah masalah berat berikutnya. Sekitar  7 dari 10 (68 persen) atau sekitar 187 juta warga tidak mampu membeli makanan dengan gizi seimbang. Sekitar 8 dari 10 petani Indonesia tergolong petani gurem dan kecil dengan penguasaan lahan di bawah 2 hektar. Karena kemiskinan pula, 1 dari 5 balita Indonesia mengalami stunting. Kesehatan fisik dan mental masih menjadi masalah. Keduanya kebanyakan berakar dari isu kemiskinan, sehingga mengatasi kemiskinan artinya mengatasi banyak masalah di masa mendatang.
 
Menurut pasangan Anies-Cak Imin, persoalan kemiskinan erat hubungannya dengan masalah pengangguran yang mengkhawatirkan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 8 juta orang di Indonesia yang menganggur. Angka ini pun problematik, karena diukur dengan kriteria pengangguran yang sangat longgar, di mana orang dianggap bekerja apabila dalam seminggu terakhir bekerja minimal satu jam,baik dibayar atau tidak.

“Realitasnya, angka pengangguran melejit di atas 50 juta jika kriteria bekerja dinaikkan menjadi 35 jam seminggu dan dibayar,” tulis pasangan ini dalam visi dan misinya.
 
Sekitar 76 persen pengangguran adalah lulusan SD dan SMP ini salah satunya disebabkan rendahnya keterampilan dan keahlian yang mereka miliki.  Menurut Anies-Imin, ini perlu segera diatasi dengan intervensi di dalam sekolah melalui perbaikan sarana praktikum ataupun di luar sekolah melalui kelas industri dan balai pelatihan kerja yang modern. Proses pendidikan dan pelatihan harus relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri.
 
Soal  kemiskinan dan pengangguran membuka lebar jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Menurut Anies-Imin, kota-kota besar di Indonesia menjadi tempat  ketimpangan sosial dan ekonomi tergambar jelas. Kota adalah tempat di mana orang-orang dengan kekayaan melimpah dapat hidup dengan nyaman, sementara di sudut-sudut kota banvak keluarga miskin beriuang untuk sekadar mempertahan hidup.  Negara harus hadir untuk memitigasi ketimpangan sosial agar tidak menjadi friksi dan konflik antar kelas.
 
Di tingkat nasional, ketimpangan tercermin dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut World Ineguality Report 2021, rasio ketimpangan pendapatan di Indonesia mencapai 1 banding 19, artinya populasi yang berada di kelas ekonomi paling atas memiliki pendapatan rata-rata sebanyak 19 kali lipat daripada pendapatan ekonomi lemah.

Situasi yang semakin mengkhawatirkan adalah distribusi kekayaan. Sebanyak  10 persen dari penduduk dengan tingkat kekayaan tertinggi, menguasai sekitar 60 persen  dari seluruh kekayaan rumah tangga. Lebih lanjut 1 persen dari penduduk dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 29,4 persen dari total kekayaan tersebut.

Laporan Credit Suisse tahun 2022 bahkan mengungkapkan fakta yang lebih dramatis, bahwa 10 persen penduduk dengan kekayaan tertinggi, menguasai sekitar 67 persen total kekayaan nasional, sedangkan 40 persen  terbawah hanya menguasai 2,1 persen saja.
 
Belum lagi muncul fenomena baru,  generasi sandwich. Generasi sandwich adalah pekerja produktif yang tidak bisa menikmati hasil kerjanya secara utuh karena harus menanggung penghidupan keluarganya.  

Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan 71,6 juta jiwa atau 26,54 penduduk Indonesia adalah generasi sandwich. Dampaknya, generasi ini akan sulit mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan, dan memperparah ketimpangan.

“Negara harus hadir menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan ini,” ujar Bambang Priono di Medan, Jumat.
 
Menurut Bambang, rangkaian panjang persoalan Indonesia tersebut harus diselesaikan melalui perubahan besar, sebelum terlambat dan dapat   sangat membahayakan. Perubahan tersebut membutuhkan paradigma, sistem tata kelola, dan pendekatan kebijakan yang baru dan berbeda dari apa yang ada sekarang.

”Kepemimpinan nasional mendatang  harus mampu mengembalikan tujuan utama bernegara, yakni mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang maju dan berkeadilan,” ujarnya.
 
Itulah sebabnya, lanjut Bambang, pasangan Anies-Imin mengusung isu perubahan. Perubahan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari seluruh unsur kebangsaan. Perubahan adalah kerja kolektif di bawah kepemimpinan nasional yang berintegritas dan kolaboratif, lintas sektor, lintas kelompok, lintas wilayah, dan lintas generasi.

“InsyaAllah kita akan mampu bersama-sama sampai pada cita-cita Indonesia yang maju, makmur, dan berkeadilan. Indonesia yang menghadirkan rasa aman dalam berdemokrasi, rasa setara dalam berekonomi, dan rasa adil dalam hukum,” tegas Bambang, seperti yang tercatat dalam visi dan misi Anies-Imin.
 
Di Posbloc, yang tepat di Kilometer Nol Medan, di hadapan para mahasiswa, Anies Baswedan menjawab semua desakan tentang perubahan yang diusungnya jika nanti terpilih sebagai Presiden.
 
Panitia program Desak Anies, Wisnu Nugroho, 26 tahun, mungkin saja tidak sengaja memilih lokasi dialog Anies dengan mahasiswa itu di Kilometer Nol. Namun, posisi pertemuan yang dirancang anak muda alumni University of New South Wales (UNSW), Sydney Australia dan Master of Business Administration (MBA) di Coventry University London, seakan menjadi isyarat: Perubahan harus dilakukan untuk masa depan Indonesia. Dari Kilometer Nol, Indonesia akan terus bergerak, berubah, dengan pilihan yang tepat.

Penulis adala wartawan senior