Diplomasi Kuliner ala Jokowi, Tak Ada Makan Siang Gratis

Presiden Jokowi memang jagoan kalau urusan diplomasi kuliner atau meja makan. Bahkan, sejak masih menjadi Walikota Solo, Jokowi sudah melakukan itu. Langkah fenomenalnya ketika menjamu ratusan pedagang kaki lima yang menempati area Monumen 45 Banjarsari. Makan siang itu dilakukan hingga 54 kali. Di pertemuan terakhir itulah Jokowi baru mengungkapkan keinginannya: merelokasi pedagang ke lokasi yang baru. Hasilnya luar biasa, tak ada penolakan atau bentrokan antaraparat terkait relokasi ini.

Selama menjadi presiden, berkali-kali Jokowi melakukan diplomasi kuliner. Dia tercatat pernah makan semeja dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Bahkan pada saat Pilpres 2019 silam, Presiden Jokowi bahkan sempat mengundang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang kala itu menjadi paslon capres.

Dalam dunia politik ada istilah diplomacy culinary atau diplomasi kuliner. Adalah Sam Chappel-Sokol, juru masak di Gedung Putih Amerika Serikat yang mendefinisikan diplomasi kuliner. Diplomasi kuliner adalah konsep dan praktik diplomasi yang menjadikan makanan dan masakan sebagai instrumen untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama.

Sam menjelaskan bagaimana konsep diplomasi kuliner ini bekerja. Menurutnya, ketika orang duduk bersama di atas meja, lalu saling berbagi makanan seraya melakukan percakapan yang baik, hal itu berfungsi untuk memperkuat ikatan dan mengurangi pertentangan satu dengan yang lain.

Merujuk teori Sam, diplomasi kuliner ala Presiden Jokowi dengan mengundang tiga bacapres, termasuk dalam politic culinary yakni jamuan presiden dengan menteri atau ketua partai.

Tentunya, ini bertujuan untuk membangun kesepahaman antarpeserta pertemuan. Pertemuan Presiden Jokowi itu bisa saja ditafsirkan banyak arti. Basa-basi dalam pertemuan menjadi bumbu yang menarik dibincangkan publik. Atau bahkan, tidak tertutup kemungkinan juga ada lobi politik di meja makan itu.

Dalam urusan politik ada ungkapan terkenal yang bunyinya:'tidak ada makan siang yang gratis'. Kutipan itu mungkin masuk akal. Pasalnya, hampir setiap aktivitas yang dilakukan politik punya makna, baik tersirat maupun tersurat, tentunya termasuk diplomasi kuliner yang dilakukan Presiden Jokowi ini. Namun, tentu saja, diplomasi kuliner Presiden Jokowi ini bisa saja dimaknai normatif dalam rangka menyejukkan suasana Pilpres 2024.

Pilpres 2024 yang kini sudah di depan mata, mau tak mau membuat suhu politik semakin meningkat. Seluruh rakyat Indonesia kini menunggu penetapan resmi capres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu, gegap gempita kampanye pilpres akan dimulai. Tentunya, pendidikan politik kepada pemilih menjadi tujuan utama kampanye, dan bukan malah menebar kebencian dan hoax yang menjadi biang polarisasi masyarakat. Semoga!


*Penulis adalah kader Partai Nasdem Sumatra Utara