Hadir sebagai pembicara Menkopolhukam Wiranto, tuan rumah Menkominfo Rudiantara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.
Saya senang bertemu dengan beberapa teman yang sudah lama dan sangat lama tidak bersua. Juga bertemu teman-teman baru.
Saat diberi kesempatan berbicara, saya menyampaikan hal-hal berikut ini:
1. Pengalaman menjadi petisioner di Komisi IV Politik Khusus dan Dekolonisasi PBB, 2011 dan 2012, tentang kasus Sahara Barat. Pengalaman berinteraksi dengan Komisi IV PBB memberi kesempatan pada saya untuk mempelajari kasus-kasus non-self governing territories. Juga saat kuliah di University of Hawaii at Manoa (UHM), salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah Indigenous Politics atau Politik Pribumi. Selama tinggal di Hawaii, saya cukup berinteraksi dengan sahabat-sahabat dari Pasifik. Saya juga pernah diundang Kementerian Luar Negeri AS menjadi pemantau pemilu di Mikronesia.
Dari berbagai pengalaman itu saya tahu bahwa (a) tidak pernah ada Papua dalam daftar non-self governing territories pada Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (1960), dan (b) upaya beberapa negara, terutama negara Pasifik, mengintervensi daftar itu untuk memasukkan Papua cukup serius.
2. Saya kira perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi dengan Papua dan saudara-saudara kita di Papua dan dari Papua bukan soal rasialisme atau rasisme.
Menurut hemat saya, rasialisme atau rasisme adalah ideologi dan tindakan yang disponsori negara, baik berupa kebijakan atau pembiaran. Contoh paling populer adalah apa yang dialami orang kulit hitam di AS pada beberapa dekade lalu. Misalnya, kulit hitam duduk di bagian belakang bis, ada restoran khusus untuk kulit hitam dan kulit putih, dan sebagainya.
Hal seperti itu tidak terjadi di Indonesia, terhadap saudara-saudara Papua.
Bila demikian, lantas apa yang terjadi di Papua?
Menurut saya apa yang terjadi di Papua sama seperti yang terjadi di banyak tempat di Indonesia: ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, mismanajemen pemerintahan pusat dan daerah, korupsi yang lebih massif, dan sebagainya.
3. Saya rasa perlu memberi kesempatan kepada saudara-saudara dari Papua untuk menjadi jurubicara mengenai situasi yang terjadi di Papua. Ada beberapa nama yang saya sebutkan. Di luar nama-nama itu masih banyak lagi yang bisa menjadi jurubicara kita. Senior-senior dari Papua perlu diberi ruang.
Layar informasi mengenai Papua jangan didominasi wajah-wajah yang memunculkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global.
.jpg)
BERITA TERKAIT: