Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

RUU Papua Utara Menanti Persetujuan Pemerintah untuk Masuk Prolegnas 2027

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-alifia-suryadi-1'>SARAH ALIFIA SURYADI</a>
LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI
  • Rabu, 18 November 2026, 08:08 WIB
RUU Papua Utara Menanti Persetujuan Pemerintah untuk Masuk Prolegnas 2027
Anggota Komisi XIII DPR Tonny Tesar. (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara atau Provinsi Kepulauan Papua Utara diusulkan masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Usulan tersebut kini menanti pembahasan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, mengatakan aspirasi pembentukan provinsi baru yang disampaikan masyarakat Papua, para bupati, dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 1 Oktober 2026 telah diakomodasi dalam daftar usulan prioritas legislasi.

"Kami bersyukur bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita dari Papua pada 1 Oktober 2026 oleh para bupati dan juga anggota MRP sudah diakomodasi dan masuk dalam daftar yang akan diusulkan untuk dibahas bersama pemerintah dan DPD," ujar Tonny kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Tahap selanjutnya, DPR dijadwalkan mengundang Menteri Hukum dan perwakilan DPD pada 25 November 2026 untuk membahas daftar prioritas Prolegnas 2027. Tonny berharap RUU Papua Utara mendapat persetujuan pemerintah untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Ia menegaskan, pembentukan provinsi baru tersebut berkaitan dengan amanat otonomi khusus (Otsus) Papua dalam penataan wilayah berdasarkan tujuh wilayah adat. Menurutnya, wilayah adat Saireri menjadi satu-satunya yang masih perlu diperjuangkan melalui pembentukan Provinsi Papua Utara.

"Enam wilayah adat sudah terbentuk, tinggal wilayah adat Saireri yang bisa kita usulkan sebagai bagian tujuh wilayah adat di Papua. Ini menjadi satu pergumulan masyarakat di wilayah Saireri agar keadilan dan kesejahteraan di Tanah Papua bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat," jelasnya.

Tonny mengungkapkan, wacana pembentukan Papua Utara telah dibahas sejak 2022. Saat itu, pembahasannya bahkan telah mencapai tahap finalisasi di Badan Legislasi DPR sebelum terhenti karena pemerintah mempertimbangkan keterbatasan kemampuan anggaran negara.

Kini, ia menilai keterbatasan fiskal tidak seharusnya terus menjadi alasan untuk menunda pemekaran. Tonny membandingkan kapasitas APBN pada 2022 yang berada di kisaran Rp3.100 triliun dengan proyeksi APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.060 triliun.

"Kalau kita mau menunggu sampai adanya kecukupan dana baru pemekaran, ini sesuatu yang tidak bisa jalan. Kalau kita bicara tentang keterbatasan alokasi dana, maka tidak akan ada pemekaran di Provinsi Papua. Tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa dana ini terbatas," tegasnya.

Karena itu, Tonny berharap pemerintah memberikan dukungan politik agar RUU Pembentukan Provinsi Papua Utara dapat masuk Prolegnas Prioritas 2027. Ia menilai pembentukan provinsi tersebut penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Saireri.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA