Pemerintah Tidak Pernah Serius Menangani Pendidikan Indonesia

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap dan mendistribusikan anggaran yang diberikan dari APBN  yang jumlahnya 20 persem dari anggaran juga harus dievaluasi dimana bottle neck sebenarnya sehingga dapat menemukan solusi yang baik.

Pendidikan yang diterapkan di Indonesia seharusnya dapat membentuk karakter dan budaya masyrakat Indonesia yang berbudi pekerti. Maraknya geng motor, murid bunuh diri, kecurangan di UN, perilaku seks bebas, tawuran dan narkoba ini dapat mengindikasikan bahwa pendidikan Indonesia tidak berjalan dengan baik serta Pemerintah Indonesia sebagai pengelola tidak serius menanganinya. Seharusnya hal-hal seperti  di atasi sejak dini melalui pendidikan.

Pendidikan Indonesia sekarang lebih mengarah kepada komersialisasi dan mencari keuntungan di dalam penyelenggaraannya. Coba lihat untuk masuk sekolah yang mutunya baik harus bayar mahal dan untuk kuliah  di jurusan tertentu harus membayar puluhan juta. Ini sangat aneh,  masyarakat  mau sekolah tapi harus mengeluarkan biaya mahal.

Lain lagi kastanisasi pendidikan yang bukan berdasarkan finasial bukan berdasarkan kompetensi kognitifnya maka yang bisa merasakan sekolah bermutu adalah orang-orang kaya. Hal seperti ini harus dicermati Pemerintah Indonesia karena berdasarkan pasal 3 UU 20/2003 bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain permasalahan dalam negeri, di luar negeri juga banyak pelajar Indonesia yang harus berjuang mencari biaya untuk pendidikannya.

Contoh kasus di Malaysia, pemerintah Indonesia tidak memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar Indonesia di Malaysia dengan alasan yang kurang jelas.  Diharapkan Pemerintah Indonesia tidak  hanya memperhatikan pendidikan di dalam negeri, akan tetapi pemerintah juga haru memperhatikan masyrakat Indonesia yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan tingkat pendidikan yang rendah telah membuat kelas masyarakat Indonesia di luar negeri berada pada level bawah. 

Banyaknya anak TKI yang tidak mendapat pendidikan juga akan terus mempengaruhi tingkat kompetensi sumber daya manusia Indonesia di internasional. [***]

Zulham Effendi (Kandidat PhD di Malaysia)
Ketua Umum PPI Malaysia dan Kordinator PPI Dunia