Dikatakan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, jika benar akhirnya terjadi tentu pergantian Panglima TNI harus membawa perubahan yang lebih baik.
"Rencana pergantian Panglima TNI harus menjadi momentum untuk melanjutkan reformasi TNI, bahkan mempercepat, bukan sekadar pergantian figur," kata Dimas dalam keterangannya, Jumat 9 Oktober 2026.
Selain itu, kata dia, dalam prosesnya, jika pergantian dilakukan, Presiden dan DPR harus memastikan prosesnya tidak ditentukan oleh loyalitas politik, kedekatan personal, atau kepentingan jangka pendek.
"Panglima TNI baru harus berkomitmen pada profesionalisme, supremasi sipil, demokrasi, HAM, dan penuntasan agenda reformasi TNI," tuturnya.
Sementara Ketua Indonesia Risk Center, Julius Ibrani mengingatkan, agar proses pergantian juga harus menjamin rotasi dan kesempatan yang adil bagi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Menurutnya, rotasi antar-matra penting untuk menjaga keseimbangan, soliditas, dan keadilan, serta mencegah kesan penganaktirian atau dominasi matra tertentu.
"Momentum pergantian Panglima TNI harus menjadi akselerator reformasi TNI, serta menerapkan rotasi antarmatra secara adil dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, rekam jejak, dan komitmen reformasi," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: