Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan DPR di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.
Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, yang disebut sebagai perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana pembahasan RUU tersebut di DPR.
"Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama," ujar Lukman.
Selain RUU Perampasan Aset, Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan keresahan terkait kondisi daerah yang dinilai kurang kondusif selama setahun terakhir.
"Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan," kata Lukman.
Ia juga meminta ketegasan terhadap sejumlah persoalan yang terjadi di Pati, termasuk aktivitas sound horeg di tengah alun-alun hingga tengah malam dan kondisi kantor DPRD yang disebut sempat diacak-acak.
"Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan," tegasnya.
Forum tersebut juga meminta adanya regulasi terkait konten kreator yang membahas kondisi Pati. Lukman menilai informasi di media sosial kerap membuat pemberitaan mengenai Pati menjadi negatif.
"Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa," jelas Lukman.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, hingga Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.
Lukman menyebut Forum Komunikasi Rakyat Pati terdiri dari sejumlah komunitas, di antaranya LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan, hingga perempuan.
Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati meminta DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sekaligus memberi kejelasan mengenai perkembangan pembahasannya. 
BERITA TERKAIT: