Dari total belanja negara Rp4.106,3 triliun, pemerintah dituntut mencapai target pendapatan negara Rp3.435,1 triliun sekaligus menjaga defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan, setiap rupiah dalam APBN harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi rakyat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat," kata Said, Minggu, 4 Oktober 2026.
Menurutnya, kegagalan mencapai target pendapatan negara akan membawa konsekuensi terhadap pelebaran defisit atau pemangkasan belanja yang telah direncanakan.
Jika defisit meningkat, kebutuhan penarikan utang baru ikut bertambah. Konsekuensinya, beban pembayaran bunga dan pokok utang pada masa mendatang semakin besar.
Said mengilustrasikan, kewajiban pembayaran bunga utang pada 2015 mencapai sekitar 10 persen pendapatan negara. Angka itu meningkat menjadi 19 persen pada 2026 dan berpotensi terus naik apabila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah.
Karena itu, disiplin fiskal dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan APBN tetap mampu membiayai berbagai target pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Di sisi lain, evaluasi anggaran juga tidak boleh berhenti pada tingkat penyerapan. Menurut Said, tingginya persentase anggaran yang telah dibelanjakan belum otomatis menunjukkan persoalan masyarakat telah terselesaikan.
"Penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan," tegasnya.
APBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tingkat kemiskinan 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio Gini 0,360–0,365, serta penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Target tersebut, kata Said, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan anggaran besar seperti Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp824 triliun untuk pendidikan, Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan, Rp735 triliun untuk Transfer ke Daerah, dan Rp77 triliun untuk Dana Desa benar-benar menghasilkan perubahan.
"Setiap program pemerintah harus semakin berani diuji melalui dampaknya," ujar Said.
Dengan demikian, keberhasilan APBN 2027 tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap, tetapi oleh seberapa besar manfaat dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Besarnya belanja negara dalam APBN 2027 harus diikuti dengan disiplin fiskal dan pengelolaan anggaran yang mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. 
BERITA TERKAIT: