Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan 17 poin pakta integritas oleh seluruh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa se-Indonesia. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, Sekretaris Jenderal Nur Nadlifah, dan Bendahara Umum Ratna Juwita Sari.
Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar seremoni, melainkan wujud kesungguhan organisasi dalam menjalankan mandat politik.
"Komitmen Perempuan Bangsa bukan main-main. Penandatanganan pakta integritas ini adalah wujud keseriusan kami untuk terus membesarkan PKB, memperluas ruang juang kader perempuan, serta memastikan politik kaum perempuan semakin luas dan semakin terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan maupun representasi di parlemen," ujar Ninik, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurutnya, Perempuan Bangsa memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah sekaligus menyiapkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing dalam kontestasi politik.
"Tanggung jawab itulah yang kami teguhkan dalam sebuah komitmen. Karena bagi kami semakin banyak keterwakilan perempuan di Parlemen maka semakin besar juga hak-hak kaum perempuan bisa diwujudkan," tegasnya.
Ia menambahkan, perjuangan memenuhi kuota keterwakilan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Kami bersyukur Ketua Umum kami, Gus Muhaimin menyupport penuh bagaimana perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di Parlemen semakin besar, PKB sudah sangat terbuka, dan tentu saja dukungan itu harus kami jalankan sebaik mungkin," tuturnya.
Usai penandatanganan pakta integritas, seluruh pengurus DPW Perempuan Bangsa se-Indonesia akan resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam sebuah prosesi yang digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta, malam ini.
Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi nasional Perempuan Bangsa sekaligus menandai dimulainya langkah organisasi dalam mengakselerasi kerja-kerja politik, penguatan kaderisasi, dan pemenangan PKB menuju agenda politik mendatang.
Adapun isi 17 pakta integritas DPW Perempuan Bangsa berbunyin patuh pada Mabda Siyasi, AD/ART, peraturan, dan keputusan PKB. Menjalankan Platform Perjuangan, program, dan agenda kerja PKB 2024–2029. Melaksanakan kebijakan dan arahan Ketua Umum DPP PKB.
Lalu mematuhi PD, PRT, dan PPOA Perempuan Bangsa. Melaksanakan kebijakan dan arahan Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa. Membangun soliditas organisasi dan kerja kolektif untuk menyukseskan program PKB dan Perempuan Bangsa.
Membentuk struktur DPC dan DPAC Perempuan Bangsa di seluruh tingkatan (2026–2027).
Selanjutnya memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil provinsi dan kabupaten/kota. Mengelola dan melaporkan keuangan organisasi secara akuntabel. Tidak menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Menyiapkan dan memperkuat kapasitas kader perempuan untuk Pemilu 2029 dan regenerasi kepemimpinan. Mendorong promosi dan penempatan kader perempuan pada jabatan strategis di berbagai sektor. Menugaskan kader perempuan secara proporsional berdasarkan kompetensi.
Kemudian menata struktur DPC Perempuan Bangsa secara objektif, profesional, akuntabel, dan transparan. Menyusun strategi pemenangan untuk segmen perempuan dan pemilih pemula. Memenangkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusung atau didukung PKB pada Pilkada. Serta memenangkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung PKB pada Pilpres 2029.
Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa, berkomitmen untuk membesarkan PKB sekaligus mendorong terpenuhinya target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: