Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Antoni saat menerima jajaran OceanX di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu, 22 Juli 2026. Pertemuan dihadiri CEO and Chief Science Officer OceanX Vincent Pieribone, Director of Science Partnerships Eric Chocat, Chief of Staff Davide Bergo, dan Head of Missions Roger Mayer.
“Kami Kehutanan, tapi wilayah kami juga ada di laut, contohnya TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kepulauan Seribu, TN Cendrawasih, TN Togean, total ada 7 Taman Nasional. Kami terbuka untuk kolaborasi,” ujar Raja Antoni.
Diketahui Kementerian Kehutanan mengelola tujuh Taman Nasional laut yang memiliki kekayaan ekosistem dan keanekaragaman hayati tinggi, yakni Taman Nasional Wakatobi, Kepulauan Seribu, Takabonerate, Teluk Cenderawasih, Togean, Karimunjawa, dan Bunaken. Selain itu, terdapat Taman Nasional Komodo yang memiliki kawasan konservasi darat dan laut.
Kementerian Kehutanan tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi kawasan konservasi, tetapi juga menjalankan upaya pemulihan ekosistem laut, termasuk penanaman terumbu karang. Karena itu, kolaborasi dengan OceanX diharapkan memperkuat ketersediaan data ilmiah sebagai dasar pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi laut.
“Pengelolaan kawasan konservasi laut harus didasarkan pada data dan riset ilmiah yang kuat. Kementerian Kehutanan berkomitmen penuh dalam meningkatkan pengelolaan taman nasional laut di Indonesia, termasuk memperkaya ketersediaan data pembanding (baseline data), pemetaan bawah laut, hingga inventarisasi keanekaragaman hayati,” tuturnya.
CEO and Chief Science Officer OceanX Vincent Pieribone mengatakan pihaknya telah melaksanakan dua misi penelitian di Indonesia dan saat ini berfokus pada penelitian keanekaragaman hayati laut di Sulawesi Utara.
Melalui kerja sama ini, OceanX akan membantu pengumpulan data spasial dan biodiversitas di kawasan konservasi, sementara seluruh data yang dihasilkan akan menjadi milik Kementerian Kehutanan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis sains.
“Tujuan ekspedisi adalah untuk collecting data berupa data spasial dan biodiversitas. Nantinya data ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan berbasis sains,” tandas Vincent.
BERITA TERKAIT: