"Ada wacana dari BGN, murid kaya dan kaya sekali dalam sekolah yang sama tidak akan dapat MBG. Salah ini menurut saya," kata sosok yang akrab disapa Hensa itu lewat akun X miliknya, Kamis, 16 Juli 2026.
Founder lembaga survei Kedai KOPI itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pengelompokan berdasarkan status ekonomi di lingkungan sekolah.
Menurutnya, apabila kebijakan itu diterapkan, negara justru menciptakan perbedaan kelas di antara peserta didik yang selama ini dihindari dalam sistem pendidikan.
"Kalau ini diberlakukan, negara sudah membedakan 'kelas' warganya. Bisa terjadi gesekan antarkelas yang runcing," katanya.
Hendri mengingatkan, sejak jenjang SD hingga SMA, penggunaan seragam sekolah dan sepatu hitam diterapkan untuk menghilangkan perbedaan antara anak dari keluarga mampu maupun kurang mampu.
"Kenapa kita SD, SMP, SMA dikasih seragam, harus sepatu hitam? Agar tidak ada pembeda antara anak kaya dan anak miskin," ujarnya.
Karena itu, Hendri menyarankan pemerintah mengevaluasi skema pelaksanaan MBG. Menurutnya, program tersebut sebaiknya difokuskan kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan atau dilakukan perubahan mekanisme penyalurannya.
"Semestinya MBG konsentrasi ke daerah miskin yang memerlukan atau melakukan perubahan skema pemberian MBG," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: