DPR Desak Evaluasi UKT dan Jalur Mandiri, Ini Sebabnya

Kondisi itu tercermin dari masih adanya calon mahasiswa yang gagal melakukan daftar ulang akibat besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun biaya lain yang harus dibayar.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan UKT dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. 

Menurutnya, sistem pembiayaan pendidikan tinggi harus lebih berpihak pada kemampuan ekonomi masyarakat.

"Beberapa siswa tidak bisa mendaftar ulang karena ada beberapa penyebab, salah satunya UKT dan juga uang bangunan," kata Habib kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. 

"UKT memang harus tunggal, tetapi penerapannya harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tua. Ada kelompok-kelompok atau cluster sesuai kemampuan ekonomi. Jangan sampai semua mahasiswa diperlakukan sama karena itu tidak adil," tambahnya.

Habib juga menyoroti keberadaan uang pembangunan atau sumbangan yang masih diterapkan, terutama pada jalur mandiri di sejumlah perguruan tinggi. 

"Saya mendapat informasi ada calon mahasiswa yang mengisi nominal lebih rendah, tetapi tidak diterima. Sementara yang diterima rata-rata memberikan nominal lebih tinggi. Hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian," jelasnya.

Karena itu, Habib meminta pemerintah turut mengevaluasi mekanisme seleksi jalur mandiri. Ia mengusulkan penerimaan jalur mandiri cukup dibuka satu kali agar tidak membuka ruang praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Jalur mandiri cukup dibuka satu kali. Jangan sampai ada gelombang kedua atau ketiga yang membuka peluang munculnya praktik-praktik yang tidak diinginkan," tandasnya.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google