Momen tersebut menjadi pesan kuat bahwa kepentingan bangsa harus berada di atas perbedaan politik. Di tengah situasi ekonomi dan geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai membutuhkan harmonisasi dan kesejukan hubungan antartokoh bangsa demi menjaga stabilitas nasional.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengatakan, rekonsiliasi kebangsaan harus terus dibangun dengan berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dalam dinamika global yang berdampak pada situasi domestik saat ini dibutuhkan harmonisasi dan kesejukan hubungan tokoh-tokoh Indonesia. Akan tetapi rekonsiliasi kebangsaan yang dibangun menuju 'Bhinneka Tunggal Ika', di mana cita-cita bangsa Indonesia menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," kata Hari kepada
RMOL, Senin, 1 Juni 2026.
Menurutnya, tujuan berbangsa dan bernegara telah ditegaskan secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang menjadi pedoman bagi seluruh pemimpin nasional dalam menjalankan amanah rakyat.
"Jika semua kepemimpinan tegak lurus dengan Pembukaan UUD 1945, maka Indonesia menjadi negara super power," tegas Hari.
Ia mengingatkan bahwa perjalanan sejarah bangsa menunjukkan ancaman terbesar terhadap persatuan nasional kerap muncul dari politik pecah belah yang terus berulang dalam berbagai bentuk.
"Sejarah mengajarkan bahwa ‘adu domba’ menjadi setan yang bergentayangan dari awal Indonesia berdiri," tegasnya.
Lebih lanjut, Hari menekankan pentingnya menjaga semangat kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan luhur untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.
Karena itu, momen kebersamaan antara Prabowo dan Megawati pada peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai tidak sekadar simbol seremonial, melainkan pesan politik kebangsaan bahwa persatuan dan gotong royong harus menjadi energi utama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan.
BERITA TERKAIT: