Prabowo bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu mengganti pimpinan Bea Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja secara maksimal.
"Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Prabowo, rakyat menuntut pemerintahan yang bergerak cepat dan responsif dalam menyelesaikan persoalan.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, khususnya di Bea Cukai yang memiliki peran strategis dalam menjaga arus perdagangan dan penerimaan negara.
Ia bahkan menyinggung pengalaman pada era Orde Baru ketika pengelolaan Bea Cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta lantaran dinilai terlalu bermasalah.
“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” pungkas Prabowo.
BERITA TERKAIT: