Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongsavan Phomvihane, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis serta hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memegang peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi kawasan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional sebagai respons terhadap berbagai tantangan global.
“Di tengah goncangan geopolitik yang ada sekarang ini, faktor geografi ini memainkan peranan yang sangat penting. Karena itu, penguatan kerja sama ASEAN dan di sini Laos konteksnya sangat penting sekali,” ungkap Wapres sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) M. Anis Matta dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Salah satu fokus penguatan kerja sama diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara.
“Investasi yang kita rencanakan di Laos ini berhubungan dengan agenda prioritas pemerintah yaitu ketahanan pangan,” papar Anis.
Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyampaikan arahan Wapres terkait penjajakan peluang kerja sama di sektor pupuk sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan.
“Bapak Wakil Presiden menyampaikan kepada kami di BP BUMN dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk, guna meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan visi Bapak Presiden terkait kedaulatan dan ketahanan pangan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dalam skala regional Asia Tenggara,” jelasnya.
Kerja sama ini dilandasi potensi yang saling melengkapi. Laos memiliki potensi besar komoditas potas, sementara Indonesia membutuhkan bahan baku tersebut untuk produksi pupuk. Kondisi ini menjadikan kolaborasi kedua negara strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong hilirisasi industri.
Dalam kaitan itu, Wapres mendorong agar kerja sama segera ditindaklanjuti dalam bentuk langkah konkret, terutama terkait mekanisme pasokan bahan baku, investasi, dan skema perdagangan jangka panjang yang saling menguntungkan.
Kebutuhan tersebut semakin relevan mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku pupuk berupa potas dari Laos dengan nilai sekitar 60 juta dolar AS per tahun. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menempuh langkah jangka panjang melalui investasi langsung.
Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperkuat hilirisasi industri pupuk. Upaya ini juga mendukung ketahanan pangan kawasan, dengan Laos sebagai mitra strategis di Asia Tenggara.
Di samping sektor pupuk, peluang kerja sama juga terbuka di bidang lain, seperti infrastruktur melalui BUMN Karya, pertambangan, serta sektor pertahanan. Namun, seluruh rencana masih dalam tahap awal dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan antara kedua pihak.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan memperluas kerja sama kawasan, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. 
BERITA TERKAIT: