Survei Positif MBG Harus Dibarengi Peningkatan Pengawasan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Kamis, 19 Februari 2026, 14:35 WIB
Survei Positif MBG Harus Dibarengi Peningkatan Pengawasan
Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)
rmol news logo Hasil survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus belajar siswa.

Survei evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) khususnya kebiasaan makan sehat dan bergizi dilakukan pada tahap baseline Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.

Hasil survei menunjukkan bahwa sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut. 

Bahkan, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan MBG.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah harus semakin gencar dalam melaksanakan dan memperluas cakupan Program MBG.

“Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran. Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lalu, Kamis, 19 Februari 2026.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi secara menyeluruh. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, seperti makanan basi maupun kasus keracunan, harus dicegah dan diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.

“Perbaikan harus terus dilakukan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan baru. Standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat,” tegasnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Lalu, mendorong agar Kemendikdasmen aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis MBG, sehingga kualitas program semakin baik dan tepat sasaran.

Ia berharap sinergi antar kementerian dan lembaga dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal, berkelanjutan, serta benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal dan Indonesia Timur. rmol news logo article
EDITOR: AHMAD ALFIAN

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA