Saat ditanya soal ramainya diskursus publik pada putusan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago enggan berkomentar.
Saat ditanya apakah pemerintah telah membahas tindak lanjut atas larangan tersebut, Djamari menjawab singkat.
“Nanti bicara pada posisi lain,” ujar Djamari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Isu mengenai pembatasan jabatan sipil bagi anggota Polri sebelumnya menjadi perhatian publik karena menyangkut kewenangan, posisi strategis, serta batas penugasan aparat di kementerian dan lembaga sipil.
Dalam struktur pemerintahan, koordinasi seluruh kebijakan di klaster politik, hukum, dan keamanan seharusnya berada di bawah Menko Polkam.
Pun dialog soal langkah berikutnya, masih menunggu keputusan di tingkat lebih tinggi.
BERITA TERKAIT: