Sekretaris Fraksi Demokrat, Lazarus Simon Ishak, menilai cara Khoirudin memimpin sidang terkesan kurang menghargai prinsip musyawarah. Ia menilai, suasana sidang yang seharusnya menjadi ruang deliberatif justru tampak tegang dan terburu-buru.
“Jujur saja, sebagai anggota baru di DPRD, saya melihat ini tontonan yang tidak mendidik. Kepemimpinan Ketua DPRD saat ini sangat arogan, tidak menghargai anggota dewan lainnya. Ini sangat buruk,” ujarnya, Kamis, 13 November 2025.
Dalam sidang tersebut, sejumlah anggota dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI sempat menyampaikan interupsi terkait penolakan terhadap pengurangan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk program pangan murah. Namun, interupsi itu tak mendapat ruang pembahasan lebih lanjut.
Menurut Lazarus, pimpinan seharusnya memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pandangan sebelum keputusan diambil.
“Saat pimpinan bertanya apakah Ranperda 2026 ini disetujui, ada anggota yang jelas menyatakan tidak setuju. Tapi tanpa perhitungan suara, palu langsung diketok. Kalau dia bijak, seharusnya minta Setwan menghitung dulu berapa yang setuju dan berapa yang menolak,” jelasnya.
Lazarus menegaskan, tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika persidangan, tetapi juga mengabaikan aspirasi rakyat yang diwakili para anggota DPRD. Ia mengingatkan agar Ketua DPRD tidak menjadikan Gubernur sebagai tameng dalam menghadapi kritik.
“DPRD bukan perusahaan pribadi. Ketua itu konduktor, bukan bos. Tugasnya menyatukan irama, bukan mematikan nada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lazarus menilai gaya kepemimpinan seperti itu bisa memicu krisis kepercayaan di internal DPRD. Ia bahkan membuka peluang adanya mosi tidak percaya jika sikap pimpinan tak berubah.
“Arah pembicaraan teman-teman fraksi sudah ke sana. Kalau begini terus, bukan tidak mungkin mosi tidak percaya diajukan,” tegasnya.
Ia juga menyindir jalannya sidang yang terkesan hanya formalitas.
“Kalau keputusan diambil sepihak, buat apa kami hadir? Kami datang untuk menyampaikan sikap, bukan hanya untuk dilihat,” pungkasnya.
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyoroti gaya kepemimpinan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, saat memimpin sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 pada Rabu, 12 November 2025. 
BERITA TERKAIT: