Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemotongan dana transfer ke daerah, melainkan pengelolaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan dapat kembali dinikmati oleh rakyat melalui berbagai program prioritas.
Prabowo mencontohkan, dana hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Contohnya MBG adanya di desa-desa, MBG ada di kabupaten-kabupaten," ujar Prabowo di acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025.
"Yang kita turunkan ke daerah-daerah itu 1 tahun ini Rp171 triliun, yang akan masuk ke desa-desa tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun, itu masuk ke semua desa,” jelas Prabowo lebih lanjut.
Ia mengatakan hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 23 juta orang, yang terdiri dari pelajar dan ibu hamil.
Untuk mendukung distribusinya, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 6.600 dapur penyedia MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Keberadaan dapur-dapur tersebut, lanjutnya, tidak hanya memastikan distribusi makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.
“Jadi saudara-saudara, kita maju terus secara real, setiap hari terus meningkat sampai di ujungnya Desember 82,9 juta penerima manfaat. Semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, saya kira ini salah satu program yang sekarang ini dilirik seluruh dunia,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengakui saat ini kemampuan APBN baru bisa menyediakan makanan bergizi satu kali sehari. Namun, ia menilai capaian tersebut sudah menjadi prestasi besar bagi Indonesia.
“Kemampuan kita baru bisa beri makan satu kali, tapi itu sudah prestasi luar biasa di Republik kita. Sudah ada yang mengajukan, ‘Pak kalau bisa di tempat kami dua kali’. APBN bisa jebol, tapi dari mana itu? Dari efisiensi,” tandasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kepada para pemerintah kabupaten (pemkab) agar tidak salah menafsirkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang dijalankan pemerintah pusat. 
BERITA TERKAIT: