Desakan itu disampaikan Petrus Selestinus, selaku kuasa hukum Boniran dkk selaku warga Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).
Desakan ini disampaikan dengan mengirim surat keberatan atas usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat, Karimun, seluas sekitar 800 hektare, selama 18 tahun tanpa HGU dan tanpa Izin Usaha Perkebunan (IUP), di mana sebagian diduga menyerobot lahan milik warga, sehingga terjadi tumpang-tindih kepemilikan dan terkurungnya lahan milik warga, yakni Boniran dkk.
Dalam suratnya bernomor 062/PST-ASS/VIII/2025, Petrus Selestinus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara menjelaskan, PT AML sejak 2007 telah menjalankan usaha perkebunan sawit di atas tanah negara seluas 800 ha di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat, Karimun, Kepri.
Padahal, katanya, lahan itu sebagian masih milik warga Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara seluas sekitar 20 ha, masing-masing milik Marsigit Kurniawan seluas 12 ha (4 ha sudah ber-Sertifikat Hak Milik atau SHM); Syamsul Badar seluas 1 ha dan sudah ber-SHM; Boniran seluas 2 ha, Karyadi (almarhum) seluas 5 ha, dan Sabar (almarhum) seluas 2 ha dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Kepala Desa setempat.
"PT AML menyerobot lahan milik Marsigit Kurniawan dkk sejak awal 2007 dengan cara menanam pohon kelapa sawit tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, dan sejak itu pula hingga sekarang Marsigit Kurniawan dkk tidak lagi bisa menggarap, mengelola dan menguasai lahannya," kata Petrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025.
Selama 18 tahun PT AML membangun usaha sawit, kata Petrus, selama itu pula warga pemilik lahan tidak lagi mendapatkan akses masuk-keluar lahan miliknya itu, karena ditanami kelapa sawit oleh PT AML.
Sehingga, terjadi tumpang-tindih kepemilikan yang berujung laporan polisi terhadap Antoni, Sauti dkk (Direksi dan Komisaris PT AML) ke Polda Kepri atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik warga.
Laporan polisi bertanggal 16 April 2024 itu, kata Petrus, saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No B/385/XII/RES.1. 24./2024/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2024 diinformasikan bahwa penyelidik masih akan memeriksa sejumlah pihak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid didesak membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kepada PT Agro Mekar Lestari (AML). 
BERITA TERKAIT: