Pergantian pucuk pimpinan TNI AL ini berlangsung di tengah situasi yang penuh kompleksitas.
Di antaranya modernisasi armada yang belum tuntas, dinamika keamanan maritim di kawasan, serta kebutuhan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di laut.
Dalam bursa calon pengganti, empat nama perwira tinggi berbintang tiga mengemuka, yakni Pangkoarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Wakasal Laksdya TNI Erwin Aldedharma, Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, dan Wagub Lemhannas Laksdya TNI Edwin.
Kondisi TNI AL saat ini bisa disebut berada di persimpangan. Di satu sisi, kebutuhan modernisasi alutsista semakin mendesak. Armada kapal perang masih didominasi kapal berusia tua, sementara proyek pengadaan kapal selam, fregat, hingga sistem senjata modern berjalan bertahap. Di sisi lain, tantangan eksternal kian nyata, terutama di Laut Natuna Utara dan kawasan Indo-Pasifik yang kian kompetitif secara geopolitik.
Selain faktor hardware, aspek personel dan doktrin juga menjadi perhatian. Profesionalisme prajurit, efektivitas operasi gabungan dengan matra lain, serta penguatan diplomasi maritim membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan adaptif.
Profil Empat Kandidat
Laksdya TNI Denih Hendrata sebagai Pangkoarmada RI merupakan pemegang kendali operasi tempur laut. Pengalamannya langsung bersentuhan dengan kesiapan armada menjadikannya representasi jalur operasional yang kuat.
Sementara Wakasal Laksdya TNI Erwin punya pemahaman mendalam soal dinamika internal TNI AL. Jalur ini menempatkannya dekat dengan aspek pembinaan organisasi, manajemen personel, dan kebijakan struktural.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah ini dikenal dengan jejaring lintas instansi dan pengalaman menjaga keamanan laut. Kompetensinya relevan dengan kebutuhan memperkuat sinergi maritim di tengah ancaman illegal fishing, penyelundupan, hingga konflik batas perairan.
Laksdya TNI Edwin sebagai Wagub Lemhannas membawa perspektif strategis dan geopolitik. Latar belakang ini penting ketika isu laut tidak lagi semata-mata pertahanan, tapi juga diplomasi dan kepentingan global.
Siapa pun yang dipilih Presiden sebagai KSAL mendatang akan menghadapi tiga agenda utama yakni modernisasi alutsista, mempercepat peremajaan kapal perang, kapal selam, dan sistem senjata untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.
Penguatan operasi maritim, menjaga perairan perbatasan dari potensi konflik dan pelanggaran hukum laut juga menjadi penting di tengah situasi global saat ini. Selanjutnya, diplomasi pertahanan, memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara sahabat penting dilakukan guna memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik.
Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai bahwa pergantian KSAL kali ini punya arti strategis.
“Pemimpin baru TNI AL tidak hanya dituntut menjaga laut Indonesia, tetapi juga mempercepat transformasi armada. Tantangan kita bukan sekadar teknis, tetapi geopolitik. Kandidat yang punya kapasitas diplomasi dan pemahaman strategis akan punya nilai tambah,” kata Adib dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Tidak hanya itu, ia menyebut keempat nama yang menguat saat ini memiliki peluang relatif berimbang.
“Masing-masing punya keunggulan. Ada yang kuat di operasional, ada yang paham struktur internal, ada yang punya jejaring lintas instansi, ada pula yang menguasai kajian strategis. Presiden tentu akan menimbang kebutuhan TNI AL ke depan,” tegasnya.
Namun siapapun yang terpilih tentu ada di tangan Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi TNI.
“Dengan masa pensiun Laksamana Muhammad Ali yang semakin dekat, publik menanti siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan TNI Angkatan Laut di tengah dinamika keamanan maritim dan kebutuhan modernisasi armada nasional,” tutup Adib.
BERITA TERKAIT: