Laporan PPATK mengungkap bahwa lebih dari 571 ribu nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi terlibat dalam transaksi judol, dan lebih dari 100 di antaranya diduga terlibat dalam pendanaan terorisme.
Transaksi total dari kasus ini mencapai hampir Rp1 triliun hanya dari satu bank BUMN, dan investigasi masih berlanjut ke empat bank lainnya.
Menanggapi temuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN) untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bansos.
“Alhamdulillah hari ini kita punya yang namanya data SEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang sudah menyatukan seluruh data yang kita miliki. Dari situlah betapa pentingnya penyatuan data ini untuk memastikan penerima manfaat itu benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan data yang kini berbasis individu dan alamat lengkap, penyaringan penerima bansos yang menyalahgunakan haknya dapat dilakukan dengan lebih akurat.
“Sangat bisa. Karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A si B nya, siapanya, nomor rekeningnya. Nah, kalau terdeteksi digunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial,” tegas Prasetyo.
Terkait adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hal ini, Prasetyo menyebut belum ada instruksi spesifik, namun prinsip dasar penertiban data sudah menjadi mandat sejak awal pemerintahan.
“Secara spesifik tidak, tetapi instruksi dari Bapak Presiden sejak awal adalah bagaimana kita merapikan data, agar program pemerintah diterima tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen untuk memberantas tuntas segala bentuk kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.
“Sejak awal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kita betul-betul ingin berperang habis-habisan melawan judi online, narkoba, kemudian masalah narkoba, kemudian masalah penyelundupan-penyelundupan, kemudian juga masalah korupsi,” tegasnya.
Pemerintah menanggapi serius temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) oleh penerimanya untuk aktivitas ilegal seperti judi online (judol), korupsi, hingga pendanaan terorisme. 
BERITA TERKAIT: