Dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP UNPAM), Efriza memperhatikan, langkah negosiasi sebagai respons terhadap kenaikan tarif perdagangan yang dikeluarkan Trump, terdapat potensi tidak menguntungkan bagi Indonesia.
"Pilihan negosiasi dikhawatirkan apabila posisi Indonesia sudah inferior dan Amerika superior. Posisi tidak setara tentu tidak dapat dinilai sebagai pilihan negosiasi," ujar Efriza kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 11 April 2025.
Dia menilai, aspek tawar menawar yang kemungkinan terjadi pada negosiasi delegasi Indonesia dengan Trump atau pemerintah Amerika Serikat, adalah soal timbal balik penurunan tarif barang impor dari Indonesia dan keuntungan yang bakal diperoleh negeri Paman Sam.
"Apalagi jika pilihannya adalah meningkatkan volume barang impor dari Amerika, bahkan juga adanya tawaran paket kebijakan dari pemerintah yang juga ingin menawarkan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal kepada Trump, berupa keringanan bea masuk dan untuk sejumlah pungutan perpajakan," tuturnya.
Apabila negosiasi semacam itu terjadi, Efriza meyakini Trump kemungkinan besar menyetujui tarif barang impor Indonesia ke AS dapat turun. Hanya saja, pelemahan ekonomi dalam negeri juga dapat terjadi.
"Jika seperti ini namanya bukan negosiasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, tetapi sekadar minta keringanan, layaknya 'antar pembeli dan penjual' di ranah dagang," jelasnya.
Oleh karena itu, pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini mewanti-wanti potensi ketidakadilan ekonomi, kepada delegasi Indonesia yang dikirim Presiden Prabowo untuk bernegosiasi dengan Trump maupun pemerintahan Amerika Serikat.
"Jadi Indonesia dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat perlu jelas dulu cara dan tujuan dari negosiasinya," ungkapnya.
"Dan, juga perlu menunjukkan kedaulatan negara ini, jangan malah negosiasi memberikan keuntungan berlebih kepada Amerika dan keuntungan sedikit saja bagi Indonesia, pilihan negosiasi ini kekhawatiran terbesar adalah meningkatkan volume impor berdampak APBN," demikian pengamat dari Citra Institute itu menambahkan.
Delegasi yang akan dikirim Presiden Prabowo Subianto untuk bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus mengutamakan kepentingan nasional. 
BERITA TERKAIT: