Penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer gas LPG 3, sebelum masuk Ramadan sempat disetop Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Tidak lama setelah pelarangan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 3 Februari 2025.
Komunikasi yang berlangsung baik dari Legislatif melalui Dasco pun berbuah manis. Prabowo langsung menginstruksikan Bahlil dan jajaran kembali memberi izin kepada pengecer menjual gas melon itu.
"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco saat itu.
Bukan hanya itu, kepada awak media Ketua Harian Partai Gerindra tersebut menyampaikan dari hasil komunikasinya dengan Kepala Negara, Kementerian ESDM diminta memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan.
"Presiden menginstruksikan kepada ESDM agar pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan," kata dia.
Di samping dari itu, Dasco menyatakan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg tersebut bukan datang dari Presiden Prabowo.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula, baik di agen ataupun pengecer.
"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," ucapnya.
Tak berhenti di pertemuannya dengan Presiden Prabowo, perjuangan Dasco untuk memastikan keberadaan pengecer terus dilakukan dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan dan sub-pangkalan LPG 3 kg yang ada di Palmerah, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Sidak yang dipimpin langsung Dasco bersama anggota DPR lain untuk memastikan harga yang dijual pengecer ke masyarakat tidak mahal.
Melalui giat itu, Dasco menekankan bahwa legislatif ingin memastikan setiap kebijakan yang ditentukan pemerintah tidak menyusahkan rakyat.
BERITA TERKAIT: