Arahan itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025.
Menurut penuturan Airlangga, pengurangan struktur komisaris BUMN dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dan untuk memastikan posisi tersebut diisi oleh orang yang profesional di bidangnya.
"Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur apa namanya manajemen BUMN perbankan sekarang itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga kepada awak media.
Airlangga mencotohkan dampak positif dari perampingan komisaris terhadap market seperti yang telah dilakukan oleh Bank BRI dan Mandiri.
"Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak," paparnya.
Meskipun Airlangga tidak mengungkapkan secara rinci berapa jumlah komisaris yang akan dipangkas, ia menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan tanpa membebani struktur yang ada.
"Ndak itu sesuai kebutuhan. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk sekarang lebih ringkas," tambah Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menanggapi tentang keberadaan figur-figur dari Bank Indonesia (BI) dalam jajaran komisaris. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengisi posisi-posisi strategis dengan profesional yang memiliki pengalaman di sektor terkait.
"Ya itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional jaji kalo misalnya ada yang mewakili kementerian ada yang mewakili dari keuangan ada yang mewakili juga misal kalo untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM sudah ada," jelas Airlangga.
.jpg)
Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar melakukan restrukturisasi pada bank-bank BUMN dengan merampingkan jajaran komisaris. 
BERITA TERKAIT: