Bahkan, kata Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, besarnya investor mengambil sikap “wait and see”, karena mereka menunggu tindakan riil pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.
Menurutnya, premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
"Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi," tegas Eddy kepada wartawan, Senin 17 Maret 2025.
Dia menegaskan, kerugian terhadap premanisme berkedok investasi ini bukan hanya dari sisi material semata, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi.
Pertama, kata Wakil Ketua Umum PAN itu, reputasi iklim investasi Indonesia yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja tidak mungkin bisa dihindari.
"Padahal setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Premanisme ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat," lanjutnya.
Kedua, lanjut Eddy, adalah kerugian bagi Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas ini.
"Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang," tuturnya.
"Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri," pungkasnya.
Aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusifitas iklim investasi di Indonesia. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: