
Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk "Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" di markasnya, Jalan Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat, Rabu 19 Februari 2025.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap lewat diskusi ini penyelenggaraan haji kedepannya benar-benar berjalan lancar dan sukses.
"Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti BP Haji kita usulkan menjadi Kementerian Haji dan umrah," kata Cak Imin.
Menko Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyoroti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Gus Imin menilai, anggaran besar dari jamaah haji harus bisa dikelola agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan jamaah haji.
"Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang memback up penuh pelaksanaan haji. Salah satunya harus beli hotel di Makkah dan Madinah. Beli hotel dan menjadi aset pelaksanaan haji setiap tahun," papar Gus Imin.
Mantan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu juga mengingatkan lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji harus mempunyai komitmen yang kuat.
"Di daerah juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (penyelenggaraan haji)," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: